Wajib Tahu! Biaya Haji Tahun 2023 Naik Menjadi 69Juta? Beginilah Rincianya

AYOJAKARTA.COM - Pemerintah dalam rapat bersama Komisi VIII DPR mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun 2023 sebesar Rp69.193.733. Bipih adalah komponen biaya yang dibayar oleh jemaah haji.

Jumlah Bipih yang diusulkan tahun ini adalah 70% dari total Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909. Sisanya yang 30% (Rp29.700.175) diambilkan dari nilai manfaat pengelolaan dana haji, pada Kamis 19 Januari 2023.

Dikutip Ayojakarta.com dari laman resmi @nuonline bahwa Menurut Menag Yaqut Cholil Qoumas, BPIH 2022, sebesar Rp98.379.021,09 dengan komposisi Bipih sebesar Rp39.886.009,00 (40,54%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp58.493.012,09 (59,46%).

Baca Juga: Bocah TK yang Diperkosa Bergilir Kini Mengalami Trauma!

Sementara usulan Kemenag untuk BPIH 2023, sebesar Rp98.893.909,11 dengan komposisi Bipih sebesar Rp69.193.734,00 (70%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp29.700.175,11 (30%).

Komponen yang dibebankan langsung kepada jamaah, digunakan untuk membayar:

1) Biaya Penerbangan dari Embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp33.979.784,00

2) Akomodasi Makkah Rp18.768.000,00

3) Akomodasi Madinah Rp5.601.840,00

4) Living Cost Rp4.080.000,00

5) Visa Rp1.224.000,00

6) Paket Layanan Masyair Rp5.540.109,60

Baca Juga: Tuntutan 8 Tahun Putri Candrawathi Ciderai Keadilan Ibunda Brigadir J, Martin: Siapa Biang Keroknya?

“Usulan ini atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Formulasi ini juga telah melalui proses kajian,” katanya.

Kebijakan BPIH tersebut, ujar Menag, diambil dalam rangka menyeimbangkan antara besaran beban jamaah dengan keberlangsungan dana nilai manfaat BPIH di masa yang akan datang.

Menurutnya, pembebanan Bipih harus menjaga prinsip istitha’ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya.

“Itu usulan pemerintah. Menurut kami, itu yang paling logis untuk menjaga supaya yang ada di BPKH itu tidak tergerus, ya dengan komposisi seperti itu.

Jadi dana manfaat itu dikurangi, tinggal 30%, sementara yang 70% menjadi tanggung jawab jamaah,” urai Menag.

Baca Juga: Bak Serial Killer! Ini Wajah Tersangka dan Motif Racuni Keluarga di Bekasi Hingga Pembunuhan Berantai

“Selain untuk menjaga itu (BPKH), yang kedua ini juga soal istitha'ah, kemampuan menjalankan ibadah. Kan, ada syarat jika mampu.

Haji itu jika mampu. Kemampuan ini harus terukur, kami mengukurnya dengan nilai segitu,” sambungnya.

Selanjutnya bahwa Kemenag akan menunggu pembahasan lanjutan di tingkat Panitia Kerja BPIH yang dibentuk Komisi VIII DPR.

"Ini baru susulan, berapa biaya yang nanti disepakati, tergantung pembicaraan di Panja," pungkasnya.***