Mendagri Sebut Penonaktifan KTP Warga Jakarta yang Tinggal di Tempat Lain Tak Berdampak pada Pilgub DKI

AYOJAKARTA.COM – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ikut buka suara terkait penertiban NIK KTP warga Jakarta yang tinggal di daerah lain.

Seperti yang diketahui, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan menonaktifkan sementara NIK KTP warga Jakarta yang tinggal di daerah lain.

Kebijakan ini dilakukan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan sesuai dengan domisili.

Tito Karnavian mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil DKI Jakarta terkait penonaktifan tersebut.

Ia menyampaikan bahwa sebagian besar NIK KTP warga Jakarta yang akan dinonaktifkan adalah yang berstatus sudah meninggal dunia.

Selain itu, penonaktifan NIK KTP tersebut juga berlaku bagi warga Jakarta yang sudah pindah tempat tinggal.

Baca Juga: Kamu Punya Kepribadian Perfeksionis? Ternyata Ini Kelebihan dan Kekurangannya

“Sebagian besar ada yang sudah wafat. Ada yang kemudian pindah ke luar daerah. Otomatis datanya menurut DKI karena orangnya sudah meninggal, ada yang keluar daerah, maka dinonaktifkan,” kata Tito dikutip dari kanal YouTube Metro TV pada Sabtu, 27 April 2024.

Tito juga mengungkapkan pihaknya telah meminta agar penonaktifan NIK tersebut berjalan dengan baik.

“Tapi saya minta untuk Dukcapil Kemendagri mengawal verifikasinya jangan sampai salah. Bahwa betul yang dinonaktifkan itu karena memang sudah wafat, kemudian keluar pindah daerah. Kalau sudah keluar daerah DKI kan otomatis bisa. Masa KTP nanti dua. Kan single identity, satu KTP,” ujarnya.

Seperti yang diketahui, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta akan diselenggarakan pada 27 November 2024 mendatang.

Baca Juga: 10 Gaya Hidup yang Bikin Keuangan Bangkrut dan Jarang Disadari

Tito memastikan penonaktifan NIK KTP warga Jakarta tidak akan berdampak pada Pilgub DKI Jakarta.

Sebab jumlah NIK KTP warga Jakarta yang akan dinonaktifkan tidak melebihi daftar pemilih tahun sebelumnya.

Dikabarkan Dinas Dukcapil akan menonaktifkan 92 ribu NIK warga Jakarta baik yang sudah meninggal maupun tinggal di luar Jakarta.

“Jakarta itu kan penduduknya hampir 10 juta lebih. Daftar terpilihnya kalau menurut yang lalu hampir kalau tidak salah hampir 7 juta. Jadi kalau 90 ribu saya kira enggak ada pengaruh,” pungkasnya.