Diprediksi Jadi Salah Satu Kandidat Peserta Pilkada 2024, Pengamat Ungkap Potensi Munculnya Dejavu Politik di Jakarta

AYOJAKARTA.COM – Agenda nasional pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, menjadi embrio lahirnya sejumlah poros kekuatan politik.

Meski tidak berstatus sebagai ibukota negara, Pilkada 2024 di Jakarta banyak dianggap oleh sejumlah kalangan sebagai miniatur pilpres.

Selain kubu koalisi pemerintah pendukung Jokowi dan kubu Megawati, Pilkada 2024 juga menetaskan opsi lain yang berupaya mengusung calon lain.

Anggapan tersebut sempat disampaikan oleh DR. Hendri Satrio atau akrab disapa Hensat selaku Pakar Komunikasi Politik saat menjadi narasumber di sebuah siniar.

Munculnya dua kekuatan besar dalam mewarnai proses Pilkada Jakarta, menurut Hensat merupakan suatu pola yang berlangsung sejak beberapa tahun belakangan.

Salah satu indikasi akan menguatnya poros alternatif sebagai pilihan politik, adalah keputusan yang hari ini sudah dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera.

Menempati urutan pertama sebagai partai politik pemegang kursi terbesar di Jakarta, PKS sudah menawarkan pasangan Anies-Iman sebagai kandidat cagub-cawagub.

Baca Juga: Tak Diterima Sekolah Negeri? Berikut 10 SMA Swasta Terbaik di Bandung

Belajar dari pengalaman politik di masa lalu, PKS menjadi partai pertama yang berani menawarkan pasangan dalam Pilkada Jakarta.

Keputusan untuk menetapkan pasangan Aman, menurut Hensat merupakan suatu bentuk tekanan politik bagi partai-partai peserta Pilkada.

“Kali ini mereka serius karena percaya dirinya tinggi, PKS sebenarnya ingin mengatakan siapapun yang ingin mencalonkan Anies Baswedan, wakilnya saya,” ungkap Hensat.

Political Boundary atau batasan politik yang sudah dipatok oleh PKS, menurut Hensat merupakan kondisi kurang menguntungkan bagi Anies serta parpol lain.

Baca Juga: 5 Jenis Bantuan Sosial yang Akan Kembali Disalurkan untuk Keluarga Penerima Manfaat di Seluruh Daerah

Karena situasi yang kurang menarik tersebut, Hensat menilai bisa menjadi alasan dan pencetus lahirnya poros alternatif dalam peta Pilkada Jakarta.

Munculnya nama Kaesang Pangarep yang ditengarai merupakan representasi pemerintah, menurut Hensat turut menambah warna baru dalam Pilkada 2024.

Sehingga safari politik Kaesang di sejumlah wilayah untuk Tes Ombak dan Uji Kelayakan lebih sering dinilai publik sebagai bentuk intervensi Presiden.

Adanya kesamaan pola terkait perubahan regulasi batas usia, baik melalui pintu Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung merupakan dejavu Pilpres dalam Pilkada.

“Jadi terulang cawe-cawe, dan kubu Pemerintah atau Pak Jokowi tidak perlu membantah itu karena persepsi publik,” ungkap Hensat.

Kemenangan Gibran sebagai Wapres dalam Pilpres, menurut Hensat lebih diakibatkan tingginya elektabilitas Prabowo dan popularitas Presiden atau Jokowi Effect.

Baca Juga: Hati-Hati! Ini 5 Ciri Teman Palsu yang Hanya Memanfaatkanmu, Wajib Hindari Mereka Mulai dari Sekarang

Sehubungan dengan pelaksanaan Pilkada yang ikut melahirkan nama Kaesang, hal serupa menurut prediksi Hensat merupakan repetisi proses terpilihnya Gibran dalam Pilpres.

“Sekarang sedang dicari apa prestasi Mas Kaesang? kan nggak ada, tapi kalau Bapaknya banyak, dan Kaesang tidak perlu minder,” pungkas Hensat.