Tanggapi Isu Tinggalkan Anies Baswedan dan Gabung ke KIM, Politisi PKS: Bukan Meninggalkan tapi Sudah Dikasih Waktu tapi Belum Terealisasi!

AYOJAKARTA.COM - Langkah politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 mulai terkuak.

PKS kabarnya akan segera bergabung dengan poros politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) "Plus".

Jika PKS benar-benar beralih ke KIM "Plus", hal ini akan berdampak signifikan terhadap nasib Anies Baswedan, yang sebelumnya didukung oleh partai pimpinan Ahmad Syaikhu.

Saat ini, pencalonan Anies Baswedan berada dalam ancaman, terutama karena Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang sebelumnya mendukungnya, kini mulai menunjukkan indikasi untuk menarik dukungannya.

Baca Juga: 10 Jurusan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang Paling Sulit dan Terlambat Menyelesaikan Studi: Lulus Rata-rata 4 Tahun Lebih

Ketika ditanya, apakah PKS akan berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono? Politikus PKS, Nasir Djamil menjawab bahwa PKS selalu berkomunikasi dengan siapapun.

“Pada prinsipnya PKS itu selalu membangun komunikasi dengan semua pihak ya karena memang itu sebuah keniscayaan yang memang tidak mungkin tidak harus dilakukan” ucap Ahmad Syaikhu, dikutip Ayojakarta.com dari Youtube tvOneNews, pada Senin, 12 Agustus 2024.

Ia juga mengatakan PKS selalu harus ikut tampil di Pilkada baik sebagai pengusung maupun pendukung.

“Yang kedua PKS selalu harus ikut dalam kontestasi pilkada baik sebagai pengusung maupun sebagai pendukung melihat kekuatan perolehan kursi yang ada di daerah masing-masing” ujarnya.

Baca Juga: Info dari Pusat! Bantuan Sosial PKH Rp800 Ribu dan BPNT Rp400 Ribu via KKS Cair Bertahap, Bagaimana yang Belum Cair?

Politisi PKS tersebut mengatakan yang ketiga PKS turut serta mengamati apa yang disampaikan oleh Presiden PKS dan jubir dari partai tersebut. Dari opsi satu dan dua, hal tersebut bukan merupakan saling meninggalkan.

“Yang ketiga kalau kita ikuti amati ya, apa yang disampaikan oleh Presiden PKS dan juga Khalid selaku juru bicara PKS bahwa opsi satu dan opsi dua itu bukan berarti saling meninggalkan tidak” ucapnya.

“Jadi opsi satu tetap ya, belum diputuskan juga, belum ada keterangan resmi bahwa opsi satu itu gugur dan kemudian tidak ada lagi tidak jadi opsi pertama ya, ada batasnya sampai 4 Agustus, kemudian ada opsi kedua membangun komunikasi dengan partai-partai politik termasuk dengan Pak Prabowo” katanya. 

Ahmad Syaikhu mengatakan kedua opsi yang sudah disebutkan olehnya di atas bukan saling membelakangi namun itu berkelanjutan.

“Jadi saya ingin katakan bahwa opsi pertama dengan opsi kedua itu bukan saling membelakangi ya tapi itu kelanjutan dari opsi pertama yang sudah dikasih waktu belum bisa direalisasikan” kata Ahmad.

Ia juga menyinggung terkait unjuk rasa yang digelar di depan DPP, meminta agar PKS mengusung Anies Baswedan. Politisi PKS tersebut mengatakan bisa saja mengusung Anies Baswedan tapi memang perolehan kursi PKS di DPRD DKI Jakarta itu belum cukup untuk mengusung sendiri.

“Nah kemudian yang keempat kami memahami ya dan menghormati kalau kemudian ada unjuk rasa ya di depan DPP yang meminta agar PKS bisa mengusung Anies Baswedan tapi memang perolehan kursi PKS di DPRD DKI itu belum cukup untuk mengusung sendiri” Kata Ahmad.

Baca Juga: 5 Ide Usaha Rumahan Modal Rp 50 Ribu yang Dapat Untung Berkali Lipat

Politikus PKS tersebut mengatakan politik itu harus realistis, melihat situasi dan berusaha untuk membangun, melihat masa depan bukan berarti meninggalkan masa lalu.

“Tapi memang ya politik kita harus realistik ya melihat situasi dan kita berusaha untuk membangun bersama-sama orang yang melihat masa depan bukan berarti kita mengabaikan masa lalu tidak” ujarnya.

Ia berharap semuanya bisa dilaksanakan meskipun tidak mudah untuk bisa direalisasikan.

“Jadi harapan Kami memang semuanya bisa dilaksanakan dengan baik meskipun itu tidak mudah untuk bisa direalisasikan” tutupnya.