Suswono Beri Kritik Soal 8 Mantan Caleg PKB Dukung Pramono-Rano, Ingatkan Soal Keputusan Partai dan Etika

AYOJAKARTA.COM - Baru-baru ini viral soal delapan mantan caleg PKB yang memberi dukungan untuk Pramono Anung - Rano Karno.

Secara partai, PKB sekarang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM dan menjadi KIM Plus.

Suswono, calon wakil gubernur Jakarta yang diusung oleh PKS, menanggapi soal delapan mantan caleg PKB tersebut yang memberikan dukungan untuk Pramono Anung - Rano Karno.

Suswono memberi kritik soal dukungan tersebut bukanlah secara individu melainkan keputusan partai. Ia turut menyinggung etika.

Baca Juga: Viral! Truk Maut Seruduk Belasan Kendaraan dari Cipondoh-Tugu Adipura Tangerang, Pelaku Diamuk Massa

Berikut penjelasan Suswono dikutip dari YouTube KOMPASTV pada Jumat, 1 November 2024:

Suswono mengaku belum menerima laporan soal 8 mantan caleg PKB yang beri dukungan untuk Pramono Anung - Rano Karno.

“Saya belum terima laporan itu,” ujar Suswono tentang adanya 8 mantan caleg PKB beri dukungan Pramono-Rano.

Suswono mengingatkan soal dukungan bukan per individu melainkan merupakan keputusan atau atas nama partai.

Baca Juga: War Kamera Vivo V40 vs Xiaomi 14T vs Realme 13 Pro+ 5G: Mana yang Lebih Unggul dalam Fotografi?

“Yang jelas, nanti partai-partai akan (berunding). Ini kan dukungan atas nama partai,” jelasnya.

Suswono kemudian juga menyinggung soal tugas anggota partai yang harus taat pada apapun keputusan partai.

Apalagi 8 mantan caleg PKB tersebut masih menjadi kader di partainya masing-masing dan masuk dalam KIM Plus.

“Sebagai anggota partai, harusnya dia (8 mantan caleg PKB tersebut) tunduk taat pada kepentingan partai,” lanjutnya.

Ia mengatakan di partainya Suswono, PKS, melakukan hal tersebut ada sanksinya. Ia menyinggung pula soal etika.

Sebagai anggota dewan yang masih berada dalam partai, perlu mengikuti keputusan partainya.

“Kalau di PKS pasti kena sanksi. Istilahnya etika. Kalau partai sudah menentukan (dukungan) ke mana, seluruh perangkat apalagi anggota dewan, sudah selayaknya harus garis lurus dengan kebijakan partai,” akhirnya.***