Perang Thailand-Kamboja Pecah, Indonesia Aman? Kepala Biro Humas Setjen Kemhan RI Beri Penjelasan

AYOJAKARTA.COM - Ketegangan antara Thailand dan Kamboja yang baru-baru ini mencuat memang menjadi perhatian kawasan Asia Tenggara. Apalagi, kedua negara tersebut merupakan bagian dari ASEAN, sama seperti Indonesia.

Apakah konflik ini berdampak langsung terhadap stabilitas Indonesia? Kepala Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan RI, Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, memberikan penjelasan lugas.

Frega menyatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, namun sejarah mengajarkan pentingnya kesiapsiagaan. “Ketika kedaulatan diganggu, kita harus siap mempertahankan,” tegasnya, dilansir dari YouTube Liputan6.

Baca Juga: Sukses Jalankan Misi Penyelamatan Terhadap Burung Hantu Dengan Cara Tidak Biasa, Warganet Lakukan Ini ke Damkar

Ia menambahkan, modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) bukan berarti Indonesia bersiap berperang, melainkan bentuk investasi untuk menjaga stabilitas dan pembangunan nasional.

Indonesia terus melakukan pemantauan terhadap eskalasi konflik di kawasan, termasuk potensi keterlibatan diplomatik sebagai penengah jika diminta ASEAN.

Menurut Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, Indonesia pernah terlibat aktif dalam misi mediasi konflik Thailand-Kamboja beberapa tahun silam, dan kemungkinan itu tetap terbuka di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Selain kesiapan alutsista, penempatan pasukan di perbatasan darat dan wilayah pulau terluar juga menjadi bagian penting dari pertahanan negara.

Baca Juga: Bingung Mau Family Time Kemana di Akhir Pekan Ini Karena Belum Gajian? Tenang, Warga Jakarta Bisa Kesini Sekarang Juga

Meski jumlahnya tidak merata karena keterbatasan geografis, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau—pemerintah berkomitmen terus menambah pos pengamanan.

“Kami bukan hanya menangkal ancaman militer, tapi juga pelanggaran non-tradisional seperti penyelundupan dan perdagangan ilegal,” ujar Frega.

Ia juga menegaskan bahwa menjaga keutuhan wilayah adalah amanah Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, modernisasi pertahanan nasional harus dilihat sebagai upaya kolektif menjaga harga diri bangsa.

Dalam prinsipnya, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, menjalin kemitraan strategis, dan terus mendorong perdamaian dunia.

Baca Juga: BNI dan Masyarakat Bersinergi Pulihkan Ekosistem Mangrove

Di tengah dinamika global yang semakin tak terduga, kesiapan nasional menjadi keniscayaan. Indonesia, menurut Kemenhan, tidak menginginkan perang, tetapi selalu siap menghadapi kemungkinan terburuk.

Dengan demikian, publik diharapkan memahami pentingnya strategi pertahanan dalam konteks menjaga kedaulatan, keselamatan, dan ketahanan bangsa.***