VAKSIN COVID-19: Ini Kriteria Prioritas Vaksinasi, Presiden Jokowi Siap Paling Pertama

TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Kementerian Kesehatan telah menentukan kriteria kelompok masyarakat yang diprioritaskan dalam proses vaksinasi Covid-19. Pemerintah akan memastikan jika setiap tahapannya berjalan aman dan lancar.

Kriteria yang diprioritaskan adalah tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Lalu personel TNI dan Polri juga masuk kriteria yang diprioritaskan untuk diberikan vaksin Covid-19.

Namun, ada yang cukup mengejutkan publik terkait pemberian vaksinasi tersebut. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan siap menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19.

Hal itu dikatakannya dalam kunjungan ke Puskesmas Tanah Sareal Bogor Jawa Barat pada Rabu (17 November 2020) pagi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan siap disuntik vaksin Covid-19 paling awal.

“Kalau ada yang bertanya Presiden nanti di depan atau di belakang (pemberian vaksin)? Kalau oleh tim diminta, saya yang paling depan, saya siap,” ujarnya dalam pidatonya tersebut.

Sebagai informasi, pengembangan Vaksin Sinovac yang dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) telah memasuki fase III. Selain itu, uji klinik pada penyuntikan seluruh relawan juga telah selesai.

Pendampingan akan terus dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sejak pengembangan protokol uji klinik dan inspeksi pelaksanaan uji klinik. Sedangkan untuk memastikan mutu vaksin Covid-19 dilakukan inspeksi kesiapan fasilitas produksi, baik di Cina maupun di Bio Farma.

Uji klinik merupakan tahapan penting guna mendapatkan data efektivitas dan keamanan yang valid untuk mendukung proses registrasi vaksin Covid-19. Sejauh ini tidak ditemukan adanya reaksi yang berlebihan atau Serious Adverse Event yang ditemukan selama menjalankan uji klinik fase III di Unpad.

“Perkembangan vaksin Covid-19 sudah masuk uji fase III, tinggal menunggu laporan dari Brazil, China, Turki, dan Indonesia. Setelah laporan selesai barulah keluar izin edarnya,” kata Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), Hindra Irawan Satiri, dalam keterangan resmi yang diterima Ayojakarta, Jumat (20 November 2020).

Hindra menjelaskan bahwa KIPI bertugas untuk mendeteksi dan mengkaji vaksin tersebut, apakah terkait imunisasi atau tidak. Ilmu tersebut bernama Farmakovigilans. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan dan meyakinkan masyarakat, sehingga memberikan pelayanan yang aman bagi pasien dan memberikan informasi terpercaya.

Lebih lanjut lagi, Hindra menerangkan bahwa semua fase-fase uji klinik vaksin memiliki syarat yang harus dilakukan. Semua syarat harus terpenuhi baru boleh melanjutkan ke fase berikutnya.

Namun dalam keadaan khusus seperti pandemi Covid-19, kata dia, proses bisa dipercepat tanpa menghilangkan syarat-syarat yang diperlukan. Semua proses ini pun didukung oleh pembiayaan dan sumber daya yang dibutuhkan, sehingga proses-proses yang lebih panjang dalam penemuan vaksin bisa dipersingkat.

“Saya tidak setuju terminologi antivaksin, masyarakat sebenarnya masih miskonsepsi, artinya pengertian masyarakat belum mantap karena mendapat keterangan dari orang-orang yang kurang kompeten atau bukan bidangnya.”

Menurut dia, masyarakat perlu mendapatkan informasi dari sumber-sumber terpercaya seperti organisasi profesi dan kesehatan terpercaya.

“Jangan dari situs yang tidak jelas, dari grup WhatsApp itu yang membingungkan masyarakat. Di masyarakat beredar mitos yang mengatakan vaksin mengandung zat berbahaya. Hal ini tidak benar, karena tentu saja kandungan vaksin sudah diuji sejak pra klinik,” lanjut dia.

Hindra menegaskan bahwa sebenarnya vaksin tidak berbahaya, namun perlu diingat bahwa vaksin merupakan produk biologis. Oleh sebab itu vaksin bisa menyebabkan nyeri, kemerahan, dan pembengkakan yang merupakan reaksi alamiah dari vaksin.

“Jadi memang kita harus berhati-hati mengenai mitos-mitos terkait KIPI ini,” tegas Hindra.

Apabila ditemukan KIPI, semua masyarakat bisa melaporkan ke Komnas KIPI melalui situs, www.keamananvaksin.kemkes.go.id. Komnas KIPI sendiri merupakan Lembaga yang terbentuk sejak 2007 yang beranggotakan para ahli independen, dengan kompetensi dan keilmuan terkait vaksinologi. Bahkan untuk menjangkau wilayah Indonesia yang luas, telah terbentuk Komite Daerah KIPI di 34 Provinsi.

“Yakinlah keamanan vaksin itu dipantau sejak awal. Bahkan setelah vaksin diregistrasi, tetap dipantau dan dikaji keamanannya”, ujar Hindra.

Hindra meyakini selain Covid-19, masyarakat saat ini dihadapkan pula dengan informasi keliru yang tidak disikapi dengan bijak. Dia mengimbau masyarakat untuk selalu bijak menggunakan sosial media dan memilah informasi yang beredar.

“Cobalah bijak bersosial media dengan memilah-milah mana yang bisa dibagikan dan dipertanggungjawabkan, mana yang harusnya kita hapus. Jangan sampai meresahkan masyarakat, kalau kita bersatu InsyaAllah dalam waktu yang tidak terlalu lama pandemi Covid-19 ini bisa kita taklukan.”