Kejanggalan Naskah UU Ciptaker, PKS DPR RI: Kenapa Ada Pasal Rujukan tapi Tak Ada Ayat?

TEBET, AYOJAKARTA.COM – Meskipun ramai penolakan, Presiden RI Joko Widodo “Jokowi” tetap meneken Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) pada Senin (2/11/2020) malam dan diberi nomor menjadi UU No.11 Tahun 2020. 

Naskah UU yang telah diteken tersebut sudah bisa diakses di situs resmi Sekretariat Negara RI. Dalam situs tersebut, UU Ciptaker memuat 1.187 halaman, lebih banyak dari naskah yang diserahkan DPR pada 14 Oktober lalu yakni sebanyak 812 halaman.

Akan tetapi, terdapat kejanggalan pada naskah yang telah diteken Jokowi dan muncul di situs setneg.go.id tersebut. Pasal 6 UU Ciptaker merujuk pada ayat 1 huruf a Pasal 5. Namun, pada pasal sebelumnya itu tidak terdapat ayat atau huruf.

Kejanggalan ini juga dipertanyakan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI dalam cuitan akun Twitter @FPKSDPRRI pukul 05.17 WIB.

“Subuh, baca baru sampai halaman 6 kenapa ada pasal rujukan tapi tidak ada ayat? Masa hubungan kita begini terus bang?,” tulis @FPKSDPRRI, Selasa (3/11/2020).

Pasal tanpa ayat yang dimaksud itu terdapat pada Bab III Pasal 6, di mana isinya menjelaskan setiap peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.

Sementara itu, pada Pasal 5 yang terdapat pada Bab II, sama sekali tak tercantum ayat (1) huruf a. Isi Pasal 5 itu hanya berbunyi, “Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait”.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) bidang komunikasi strategis, Yustinus Prastowo juga membagikan salinan UU Cipta Kerja kepada media. Yustinus juga membenarkan bahwa UU tersebut sudah diteken Presiden Jokowi.

“Betul (tanda tangan) ya semalam. Maaf, semalam handphone saya install ulang,” ujar Prastowo ketika dihubungi lewat pesan singkat.

Sejumlah kalangan telah menanti Penomoran UU Cipta Kerja  ini, terutama kelompok yang berencana menggugat aturan tersebut.

Sebagaimana di rencanakan Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea dan Presiden KSPI, Said Iqbal menyatakan aliansi buruh akan langsung menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika UU tersebut diteken Presiden Jokowi dan sudah memiliki nomor.

“Pendaftaran gugatan JR (judicial review) UU Cipta Kerja Nomor 11/2020 sudah resmi tadi pagi di daftarkan ke MK di bagian penerimaan berkas perkara," ujar Said melalui keterangan tertulis yang diterima Ayojakarta.

Mahkamah Konstitusi (MK) dapat lakukan uji materiil maupun formil sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU No.24 Tahun 2003 tentang MK. Lewat uji formil, MK dapat memutuskan suatu undang-undang dibatalkan secara keseluruhan karena prosesnya melanggar prinsip-prinsip pembentukan peraturan.

Diketahui, pada 5 Oktober 2020 lalu, DPR RI bersama pemerintah telah menyetujui UU Ciptaker. Menurut peraturan, Presiden Jokowi memiliki waktu 30  hari untuk mempelajari dan harus segera mengesahkan UU tersebut. 

Selanjutnya, pemerintah wajib mengundangkan UU itu melalui lembaran negara untuk mendapatkan penomoran. Untuk UU Ciptaker  ini akhir 30 harinya tepat jatuh pada 4 November 2020

Menurut Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, jika dalam waktu 30 hari presiden tidak juga meneken UU tersebut, maka Omnibus Law UU Cipta Kerja tetap sah dan berubah jadi undang-undang.