Ini Proses Panjang Penemuan Vaksin Covid-19. Bisa Jadi Obat atau Racun!

TEBET, AYOJAKARTA.COM – Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 Kementerian Riset dan Teknologi, Profesor Ali Ghufron Mukti, membeberkan proses panjang untuk menemukan obat atau vaksin Covid-19 hingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Dia menegaskan, jika vaksin itu ditemukan, maka yang berhak mengetahui terlebih dulu adalah kolega medis, bukan media atau pewarta.

“Jadi biasanya dimuat di jurnal. Di jurnal itu nanti dibaca oleh kolega atau presentasi ilmiah. Maka kolega akan tahu bahwa ini sebetulnya acceptable (bisa diterima) atau tidak. Baru setelah itu dapat dipublikasi ke media,” jelas Ghufron dalam diskusi publik di kanal YouTube BNPB Indonesia, Kamis (6 Agustus 2020).

“Nah, sekarang seringnya itu dibalik. Ke media dulu ramai, kemudian baru ke lingkungan ilmuwan ilmiah atau presentasi atau di lingkungan-lingkungan tertentu,” tambahnya.

Proses panjang yang harus dilalui dalam menemukan vaksin Covid-19, kata Ghufron, adalah karena faktor medikamentosa. Dia menjelaskan bahwa medikamentosa bisa diartikan dua, yaitu obat atau racun.

“Kalau dosisnya salah, itu bisa jadi racun. Ginjal bisa jadi rusak. Jadi keamanan dan privacy itu penting,” ujar Ghufron.

Berikut tahapan-tahapan yang harus dilakukan seseorang dalam mengembangkan obat baru atau dalam hal ini vaksin Covid-19 bersumber dari Kementerian Riset dan Teknologi:

1. Studi literatur dan survei pasar
2. Penyusunan rencana penelitian, meliputi sintesis, pemurnian karakterisasi awal, dan penerapan spesifikasi
3. Penemuan molekul baru dan modifikasi molekul
4. Konsultasi pengembangan zat aktif, proses pembuatan, metode analisis dan pengujian non-klinik untuk menunjang pengajuan OPB (Obat Pengembangan Baru)
5. Uji Pre Klinik, meliputi farmakologi, toksikologi pada hewan, formulasi, dan metode analisa
6. Uji klinik fase 1 dan produksi di fasilitas GMP (Good Manufacturing Practices).
7. Uji klinik fase 2
8. Uji klinik fase 3 dan dossier registrasi, yaitu uji pada manusia yang meliputi dose ranging, farmakokinetik, farmakodinamik, keamanan, dan efikasi.
9. Fasilitas fast trackregistasi (100HK) untuk mendapatkan izin edar

Tak hanya sembilan tahapan di atas, lebih lanjut, Ghufron menjelaskan bahwa seseorang yang akan mengembangkan vaksin Covid-19 harus menyusun proposal terlebih dahulu. Proposal tersebut akan dinilai oleh komite etik berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 240 Tahun 2016 Tentang Komite Etika Penelitian Kesehatan.

“Jadi harus lulus disitu dan mendapatkan etika clearance. Jadi tidak bisa melibatkan subjek manusia secara sembarangan karena ada kerahasiaan, keamanan, keselamatan, dan dignity-nya yang harus dilindungi. Maka sebabnya harus dilindungi dengan Informed Consent,” jelas Ghufron.

“Jadi tidak bisa ujug-ujug (tiba-tiba) ‘saya menemukan obat ini’. Sebentar, ini maksudnya obat apa? Jadi ada prosedurnya,” tegas dia.

Bukan tanpa alasan, BNPB mengadakan forum tersebut untuk mengedukasi masyarakat setelah kemunculan Hadi Pranoto yang mengaku sebagai profesor telah menemukan antibodi Covid-19 berbahan herbal. Pernyataan tersebut menjadi viral dan menjadi buah bibir masyarakat. Pasalnya, dia mengatakan obat tersebut dapat mengobati pasien Covid-19 hanya dalam hitungan hari.

Belum lagi, dia muncul bersama salah seorang musisi, Anji Manji, yang beberapa waktu lalu juga sempat viral karena mengunggah pernyataannya yang tidak mempercayai adanya Covid-19. Video Anji bersama Hadi diunggah di kanal YouTube Anji Manji pada Jum’at, 31 Juli 2020.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Profesor Wiku Adisasmito, angkat bicara mengenai klaim dari Hadi. Wiku menuturkan obat yang diracik oleh Hadi masih belum jelas jenisnya. Hal itu karena obatnya belum terdaftar secara resmi.

"Obat yang sedang ramai diperbincangkan sampai saat ini tidak jelas termasuk obat herbal, obat herbal terstandar atau fitofarmaka atau hanya sebuah jamu," kata Wiku dalam pernyataannya secara virtual, Selasa (4 Agustus 2020).

"Obat itu sampai sekarang yang jelas bukan fitofarmaka karena tak terdaftar di pemerintah, bukan obat terstandar karena tidak ada di dalam daftarnya," tambahnya.