DAMPAK COVID-19: Jokowi Siapkan Bantuan Rp600 Ribu Selama 5 Bulan Untuk Pekerja Gaji di Bawah Rp5 juta

TEBET, AYOJAKARTA.COM – Pemerintah disebut-sebut akan mengucurkan bantuan kepada para pekerja di luar aparatur sipil Negara (ASN) atau pegawai swasta yang bergaji di bawah Rp5 juta per bulan. Besaran bantuan mencapai Rp3 juta per pegawai yang disalurkan Rp600 ribu selama lima bulan.

Menurut sumber Ayojakarta yang mengetahui rencana tersebut, data yang akan digunakan untuk penyaluran bantuan tersebut berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

“Yang saya tahu, bantuan tersebut akan disalurkan sebanyak lima kali,” ujar sumber Ayojakarta, Selasa (4 Agustus 2020).

AYO BACA : KISAH ANAK PANCONG: Rahasia Indomie Ibu Sami

Sumber Ayojakarta menyebutkan bahwa kebijakan tersebut, menurut rencana, memiliki sasaran sebanyak 15,5 juta pekerja sesuai dengan data di BPJS Ketenagakerjaan.

Di tempat terpisah, sumber lain kepada Ayojakarta mengatakan bahwa kebijakan tersebut masih dalam pembahasan intensif.  “Tapi belum tuntas pembahasannya dan hitungannya.” 

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa resesi pada dasarnya sudah berlangsung apabila dalam dua kuartal berturut-turut, angka pertumbuhan ekonomi negatif. Diperkirakan pandemi Covid-19 ini masih akan berlangsung sampai 2021 bahkan 2022.

AYO BACA : Sandiaga Uno: Pemerintah Akan Umumkan Resesi Ekonomi Besok 5 Agustus

“Menurut para ekonom dunia, resesi sudah terjadi bila dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi negatif secara tahun ke tahun (year on year),” kata Wamenkeu dalam acara webinar internasional bertema Bagaimana Indonesia Bisa Bertahan dari Turbulensi Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19?, Selasa (04 Agustus 2020).

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin Kalimantan Selata, seperti dilansir laman resmi Kemenkeu, kemenkeu.go.id, Wamenkeu menyebutkan langkah perbaikan (recovery) yang diambil pemerintah yaitu pertama menambah belanja kesehatan.

“Dampak Covid-19 paling terasa di delapan provinsi Indonesia yang menyumbang 65,5% PDB. Oleh karena itu hal prioritas pertama yang perlu disiapkan pemerintah adalah belanja kesehatan, seperti mengupgrade RS, membeli obat-obatan, test kit, dan sebagainya,” ujarnya.

Ia melanjutkan prioritas kedua adalah pemerintah menjaga kelompok masyarakat rentan terkena dampak Covid-19 yaitu perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, employment support (dukungan ketenagakerjaan) seperti kartu Pra Kerja, pengurangan beban melalui Bantuan Langsung  Tunai (BLT), diskon listrik, dan dukungan lainnya untuk rumah tangga.

Prioritas ketiga adalah dukungan untuk UMKM, melindungi dunia usaha termasuk Usaha Ultra Mikro (UMi) yang tergabung dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pemerintah telah menyiapkan total anggaran Rp607,65 triliun untuk penanganan Covid-19 di mana untuk belanja kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporat Rp53,57 triliun, insentif dunia usaha Rp120,61 triliun, insentif sektoral dan Pemda Rp 106,11 triliun.

AYO BACA : Ganjil Genap Berlaku 3 Agustus, Ini Jalan di Jakarta Timur dan Jakarta Pusat Yang Masuk Gage