Larang Rekam dan Dokumentasikan Persidangan, Forwaka: MA Offside

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Mahkamah Agung melarang melakukan perekaman, dokumentasi dan peliputan terhadap proses persidangan di pengadilan. Sebab itu harus memperoleh izin dari ketua pengadilan.

Wakil Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kejaksaan Agung (Forwaka), Jhon Roy P Siregar mempertanyakan langkah MA mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan yang berisi larangan mengambil foto, merekam suara dan merekam gambar selama persidangan.

“Parah, Mahkamah Agung kok semakin parah dan offside dalam mengeluarkan kebijakan. Ada apa? Di saat negeri ini sudah melakukan keterbukaan informasi, juga proses pengadilan dan penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, kok malah ada larangan merekam persidangan,” tutur Jhon di Jakarta, Jumat (28/02/2020).

Lebih lanjut, Jhon yang keseharian jurnalis di salah satu media nasional menegaskan, aturan seperti itu sudah tidak bisa ditolerir. Jika dituruti, maka masa kekelaman bagi para pencari keadilan di pengadilan, termasuk kerja-kerja jurnalis dalam peliputan di pengadilan akan diberangus.

“Kok malah mau dikembalikan ke era kegelapan seperti di era Orde Baru jaman lalu? Ini kok mundur lagi. Ketidakmampuan peradilan kok malah mau ditutupi dengan melarang orang melakukan perekaman persidangan. Ini harus dianulir. SEMA seperti itu tak penting. Segeralah ditarik kembali,” tukas Jhon. 

Hal yang senada diutarakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Ketua Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur YLBHI menilai, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) itu akan memperparah kondisi peradilan Indonesia.

Selain itu, lanjut dia, SEMA No 2 tahun 2020 yang ditandatangani pada 7 Februari 2020 bertentangan dengan UU 40/1999 tentang Pers yang menjamin kerja-kerja jurnalistik dalam memperoleh informasi dan menyebarluaskannya kepada masyarakat. Apalagi terdapat ancaman pemidanaan di dalamnya.

“Selain itu, memfoto, merekam, dan meliput persidangan tanpa izin adalah ranah hukum administrasi yang dihubungkan dengan sesuatu perbuatan yang dilarang, sedangkan memfoto, merekam, dan meliput tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang,” ujar Isnur.

Apalagi ketua pengadilan dan birokrasinya akan dengan mudah menolak permohonan izin tersebut dengan berbagai alasan dan kepentingan tertentu.

YLBHI mencatat, selama ini rekaman sidang memiliki setidak-tidaknya beberapa manfaat. Manfaat pertama adalah menjadi bukti keterangan-keterangan dalam sidang.

“Indonesia tidak memiliki tradisi dan ketentuan yang ketat mengenai catatan jalannya sidang. LBH-YLBHI sering menemui keterangan saksi dikutip secara berbeda baik di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun putusan majelis hakim atau keterangan saksi tidak dikutip secara utuh baik oleh jaksa maupun hakim sehingga menimbulkan makna berbeda,” tuturnya.

Pola lain adanya keterangan saksi-saksi tertentu tidak diambil dan tidak dijelaskan. Dalam pengalaman LBH juga sering ditemukan hakim menghalang-halangi liputan media dan juga dokumentasi oleh tim penasihat hukum.

“Manfaat kedua adalah bukti sikap majelis hakim dan para pihak,” kata Isnur.

Hakim dan para pihak terikat pada hukum dalam bertindak di dalam sidang. Pasal 158 KUHAP misalnya melarang hakim menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di dalam persidangan tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Kemudian pada Pasal 166 KUHAP yang mengatur pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun saksi.

“Manfaat ketiga, rekaman persidangan baik audio maupun video juga membuat hakim dan para pihak merasa diawasi. Setidaknya hakim dan para pihak akan berpikir dua kali apabila mereka hendak bertindak tidak patut atau melanggar hukum acara karena akan ada bukti dari rekaman audio dan video tersebut,” terangnya.

Di sisi lain, masalah-masalah pengadilan juga masih banyak yang belum terselesaikan seperti praktik-praktik minta uang serta layanan yang belum teratur. Pengadilan lambat merespon permintaan pihak-pihak yang berperkara.

“Kami meminta perihal larangan memfoto dan merekam persidangan dicabut dari SE Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 2/2020 Tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan,” tegas Isnur.

Pada poin 3 SEMA tersebut menyebutkan sebagai berikut Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Surat edaran itu juga memuat poin lainnya di antaranya seluruh orang yang hadir dalam sidang dilarang mengaktifkan HP selama persidangan berlangsung. Selain itu, pengunjung sidang dilarang keluar masuk ruang sidang untuk alasan yang tidak perlu.

Bagi pengunjung sidang yang tidak bersikap sesuai tata tertib akan mendapat peringatan. Jika peringatan tak dipatuhi, pengunjung sidang dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Apabila pengunjung sidang tidak mematuhi perintah hakim dan berbuat tindak pidana, akan dituntut secara hukum.

Latar belakang diterbitkannya surat tersebut disebutkan untuk menyikapi kurang tertibnya penegakan aturan dalam menghadiri persidangan di pengadilan negeri, adanya tindakan di ruang sidang yang mengganggu jalannya sidang, serta untuk menjaga marwah pengadilan.

Kepala Biro Humas Mahkamah Agung Abdullah mengatakan lembaganya tak melarang perekaman suara, video, dan foto di pengadilan atau persidangan.

“Surat edaran Dirjen Badilum tersebut. Dimana ada ketentuan melarang. Jika tidak izin, maka pengadilan tidak tahu kalau yang datang adalah wartawan dan disamakan dengan pengunjung biasa,” kata Abdullah.