JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Rapat pleno DPP Partai Golkar yang dipimpin Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto pada Rabu (27/11/2019) malam, berakhir tanpa menghasilkan keputusan apapun.
Pengurus DPP Partai Golkar, Wahab menilai Airlangga gagal menetapkan materi Musyawarah Nasional (Munas) partai berlambang beringin itu.
Wahab juga menyoal pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari APBN sebesar lebih kurang Rp 18 miliar per tahun untuk pengelolaan Partai Golkar dan Rp 2 miliar dari Enny Saragih yang diduga bersumber dari tindak pidana korupsi. Konon, ratusan miliar dan saksi yang tidak jelas sumber dan penyalurannya.
Menurut dia, seharusnya rapat pleno tadi malam membahas dan memutuskan dengan tuntas hal-hal yang dianggap krusial dan strategis, yang meliputi draft perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum, Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai Golkar, serta kapan Komite Pemilihan bekerja untuk melakukan penjaringan Bakal Calon Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2019-2024.
Namun rapat pleno tidak berjalan sesuai dengan harapan, justru menjauhkan Partai Golkar dari proses berorganisasi yang sehat dan berkualitas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokratisasi.
"Partai Golkar kehilangan itu, sehingga memutuskan draft materi munas saja tidak bisa diputuskan," bebernya.
Hal ini membawa konsekuensi bahwa Munas Partai Golkar yang akan dihelat 3-6 Desember 2019, tidak memiliki dasar yang kuat.
"Munas terancam gagal karena tidak ada materi yang ditetapkan oleh DPP Partai Golkar, mengingat waktu munas tinggal hitungan hari lagi," lanjutnya.
Oleh karena itu, imbuh dia, Munas Partai Golkar bisa berdampak pada rendahnya legitimasi.
Wahab menilai kegagalan DPP Partai Golkar mempersiapkan Munas Partai Golkar ini merupakan cermin dari kualitas kepemimpinan Airlangga yang tidak mampu mengelola organisasi.
"Untuk itu, para pimpinan daerah Partai Golkar harus bersikap tegas terhadap ketidakmampuan pimpinan pusat Partai Golkar," Wahab menekankan.
Dia khawatir kalau ini dibiarkan terus, maka Partai Golkar akan terus mengalami kemunduran ke depan.
"Kegagalan yang terus dilakukan oleh pengurus pusat di bawah kepemimpinan airlangga harus segera diakhiri," kata mantan sekjen DPP KNPI ini.
Share this article
Airlangga gagal menetapkan materi Musyawarah Nasional (Munas) partai berlambang beringin itu. Wahab juga menyoal pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari APBN sebesar lebih kurang Rp 18 miliar per tahun untuk pengelolaan Partai Golkar dan Rp 2 miliar dari Enny Saragih yang diduga bersumber dari tindak pidana korupsi. Konon, ratusan miliar dan saksi yang tidak jelas sumber dan penyalurannya.