MENTENG, AYOJAKARTA.COM -- Badan Keamanan Laut RI menggelar rapat kerja teknis (rakernis) guna membahas draft awal naskah akademik kebijakan integrasi sistem informasi dan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan laut Indonesia dalam bentuk fusion center informasi maritim.
Kepala Bakamla Laksdya Bakamla A Taufiq R yang diwakili Sestama Bakamla RI Laksda Bakamla S Irawan menyampaikan bahwa upaya pengamanan wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa kementerian/lembaga yang bertugas mengamankan wilayah. Di mana mereka memiliki kewenangan untuk mengamankan wilayah laut berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam hal ini penggunaan teknologi informasi dengan menggunakan sistem informasi dan sistem peringatan dini untuk pengawasan laut oleh seluruh instansi terkait masih dilaksanakan sektoral sesuai dengan kewenangannya.
Kepala Bakamla melanjutkan, tersebarnya pantauan keamanan dan keselamatan di laut menimbulkan inefektivitas dan inefisiensi karena masing-masing instansi membangun suatu sistem pemantauan yang pada dasarnya sudah dimiliki oleh instansi lain.
Oleh karena itu, perlu integrasi sistem informasi dan sistem peringatan dini seluruh instansi terkait dalam satu wadah untuk menghasilkan informasi yang sudah diolah untuk digunakan oleh unsur operasi terdekat seluruh instansi terkait secara terintegrasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengamanan laut Indonesia, sehingga dapat mendukung terwujudnya keamanan laut di Indonesia.
''Saya berharap adanya partisipasi aktif dari para kementerian/lembaga yang hadir untuk memberikan saran dan masukan sebagai penyempurnaan draf awal naskah akademik kebijakan integrasi sistem informasi dan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan laut Indonesia yang telah disusun oleh tim perumus,'' jelas Laksdya Taufiq di Aula Mabes Bakamla RI, Jalan Proklamasi Nomor 56, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/19).
Hadir para perwakilan kementerian/lembaga dari Badan Intelijen Strategis TNI, Kemenko Bidang Polhukam, Kementerian Kominfo, Kementerian Pertahanan, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Ditjen Imigrasi, Ditjen Bea dan Cukai, asisten Operasi Kepala Staf TNI AL, asisten Operasi Kepala Staf TNI AU, Kepolisian Perairan dan Udara, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Narkotika, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
Turut hadir pula pejabat Bakamla antara lain Deputi Jakstra Bakamla Laksda Bakamla Drs. Hariadi, Direktur Strategi Bakamla Laksma Bakamla Sandy M Latief, Direktur Operasi Udara Bakamla Laksma Bakamla Olot Dwi Cahyono dan Direktur Kebijakan Laksma Bakamla Samuel H Kowaas.
Rakernis juga diisi dengan kunjungan para undangan ke Puskodal Bakamla RI yang nantinya menjadi fusion center informasi maritim.
.jpg)
Share this article
Bakamla RI menggelar rapat kerja teknis (rakernis) guna membahas draft awal naskah akademik kebijakan integrasi sistem informasi dan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan laut Indonesia dalam bentuk fusion center informasi maritim.