Cegah Radikalisme, Pemerintah Luncurkan Situs Aduan ASN

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah melalui 11 kementerian dan lembaga meluncurkan portal Aduan ASN dengan alamat aduanasn.id. Untuk melaporkan Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait dengan penanganan radikalisme.

''Kegiatan ini lahir melihat maraknya di medsos terkait hal ini yang berasa di ASN tentu saja harus mengantisipasi dan menindaklanjuti apabila ASN terlibat di sana,'' jelas Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Setiawan Wangsaatmaja, Selasa (12/11/2019).

Sebelas kementerian dan lembaga tersebut adalah Kemenpan RB, Kemenko Bidang Polhukam, Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Badan Kepegawaian Negara.

Menteri Kominfo Johnny G. Plate menjelaskan, pihaknya dalam hal ini berfungsi sebagai fasilitator yang menyediakan sarana.

''Sarana prasarana yang disediakan ini digunakan dengan konten-konten bermanfaat. Digunakan untuk menjadi tempat aduan portal aduan yang didukung fakta, realita yang berguna. Ini semua disediakan hanya untuk satu kepentingan, yaitu untuk keamanan keluarga besar ASN dan peningkatan KPI ASN,'' paparnya.

Nantinya, aduan untuk ASN akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga-lembaga terkait.

''Ini tempat pengaduan untuk kembali mengingatkan seluruh ASN kita bahwa mereka pejabat aparatur sipil negara Indonesia yang konsensus kebangsaannya itu Pancasila, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika,'' jelas Johnny. 

Berikut 11 pelanggaran yang dapat diadukan lewat aduanasn.id.

1. Teks, gambar, audio dan video yang memuat ujaran kebencian terhadap Pancasila dan UUD 1945.

2. Teks, gambar, audio dan video yang memuat ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras dan antargolongan.

3. Menyebarluaskan pendapat melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost dan sejenisnya).

4. Pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

5. Penyebarluasan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun lewat media sosial.

6. Penyelenggaraan kegiatan yang menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Pancasila.

7. Keikutsertaan pada kegiatan yang menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Pancasila.

8. Tanggapan atau dukungan sebagai tanda sesuai pendapat dengan memberikan likes, dislike, love, retweet atau comment di media sosial.

9. Menggunakan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan pemerintah.

10. Pelecehan terhadap simbol-simbol negara baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial.

11. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 10 dilakukan sadar oleh ASN.