Pemerintah Siapkan Tunjangan Pulsa Rp200 ribu untuk PNS, Siswa di DKI Kapan?

TEBET, AYOJAKARTA.COM – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana untuk memberikan tunjangan pulsa senilai Rp200 ribu untuk pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Bantuan tersebut bertujuan untuk mendukung kinerja pegawai pada masa pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tunjangan pulsa berasal dari anggaran belanja barang yang tak terpakai karena banyak kementerian dan lembaga serta ASN yang melakukan kegiatan work from home (WFH).

“Anggaran belanja barang banyak tak terpakai. Kami beri dukungan kalau mau direalokasi dalam bentuk tunjangan pulsa. Ini yang disebut fleksibilitas,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (25 Agustus 2020).

AYO BACA : KOPI SUSU CING ABDEL: Di Balik Lelaki Sukses, Ada…?

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan tunjangan pulsa diberikan dalam rangka mendukung kinerja pegawai selama pandemi Covid-19. Pasalnya, pandemi Covid-19 mengharuskan pegawai bekerja dari rumah guna menghindar penyebaran virus Corona.

“Saat ini, sudah berjalan Rp150 ribu untuk digunakan pegawai. Itu akan direvisi, kami usulkan ke Menkeu jadi Rp200 ribu. Kalau disetujui akan ditetapkan Agustus. Kami sudah koordinasikan dengan Setjen,” katanya.

Lalu bagaimana dengan pulsa gratis untuk para siswa terutama yang di DKI Jakarta dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ)? Tunjangan pulsa gratis untuk siswa hingga mahasiswa sampai saat ini belum mendapatkan kejelasan. Dalam acara APBN KiTa juga tak disinggung mengenai subsidi pendidikan tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diketahui melakukan pembicaraan intensif dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk pengadaan paket Internet khusus pelajar di Jakarta yang melaksanakan kegiatan PJJ.

AYO BACA : KOPI SUSU CING ABDEL: Cerita Tentang Komeng Tapi Bukan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan paket Internet khusus tersebut untuk mengurangi beban ekonomi orang tua murid.  Anies menyebutkan pengeluaran keluarga untuk membeli kuota Internet cukup besar sehingga perlu ada bantuan karena anak-anak belajar secara online atau daring selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta.

“Kendala paling banyak dirasakan oleh masyarakat adalah soal kuota Internet atau konektivitas. Nah Pemprov DKI sedang dalam proses pembahasan, mudah-mudahan sebentar lagi final, dengan provider untuk memberikan paket khusus bagi pembelajaran, sehingga anak-anak kita bisa belajar dan tidak menjadi beban ekstra bagi keluarga. Itu sedang kita bicarakan,” kata Anies pada Sabtu (25/8/2020).

Anies tidak menyebutkan provider mana yang akan bekerja sama dengan Pemprov DKI untuk memberikan paket khusus tersebut. Namun, saat ini negosiasi sudah masuk tahap mengenai teknis pelaksanaan. Anies akan mengumumkan publik jika prosesnya rampung.

 “Fase pembicaraan teknis sedang berlangsung. Nanti kalau sudah final format kerja samanya saya sampaikan. Kami sadar bahwa beban keluarga secara ekonomi cukup tinggi bila tidak ada paket khusus untuk pembelajaran.”

Pemprov DKI sudah menetapkan PJJ sejak 16 Maret 2020. Kebijakan itu untuk meminimalisasi potensi penularan Covid-19 di sekolah. Metode PJJ ini pun berlanjut hingga tahun ajaran baru 2020/2021 sampai batas waktu yang belum ditentukan.

AYO BACA : KOPI SUSU CING ABDEL: Sepotong Roti dari Bilangan, Daerah Paling Top di Jakarta!