JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Perampingan eselon yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019, bukan berarti pengurangan pegawai atau pengurangan gaji aparat negara.
Perampingan eselon adalah bagian penting dari upaya pemerintah untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Hal ini dikatakan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, sambil menjelaskan dengan rinci ide tersebut di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, kemarin (Kamis, 7/11/2019).
Pratikno menggarisbawahi bahwa perampingan eselon bertujuan mengurangi rentang pengambilan keputusan sehingga pemerintah dapat bergerak dengan cepat.
AYO BACA : Ada Perampingan, 5.340 Jabatan Eselon III dan IV DKI Terancam Punah
"Sebetulnya ini bagian penting dari sebuah program strategis Presiden, yakni deregulasi dan debirokratisasi. Ini berkaitan dengan rentang pengambilan keputusan. Jadi bagaimana rentang pengambilan keputusan itu diperpendek," kata Mensesneg dikutip dari setneg.go.id.
Selama ini, tingkatan eselon yang cukup banyak sering membuat instruksi pimpinan lebih dahulu melewati rantai birokrasi yang panjang.
Mensesneg juga menegaskan, perampingan eselon tidak perlu dikhawatirkan para aparatur negara. Sebab, ide tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan pengurangan pegawai, penurunan pangkat, berkurangnya ruang kenaikan pangkat, apalagi berkurangnya penghasilan.
AYO BACA : Pemangkasan Eselon Bunuh Masa Depan Karir ASN!
"Idenya sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengurangan pegawai, penurunan pangkat, ruang kenaikan pangkat jadi berkurang, apalagi pengurangan penghasilan. Sama sekali tidak berkaitan dengan itu," kata Mensesneg.
Perampingan eselon justru membuka peluang seluas-luasnya bagi para ASN untuk menempati jabatan fungsional. Dengan jabatan fungsional, para ASN dimungkinkan untuk terus bekerja berdasarkan kompetensi dan keahliannya sehingga dapat bekerja dengan lebih optimal sesuai kemampuan dan latar yang dimiliki.
"Seorang ahli akuntan yang mendapat promosi tidak perlu harus berpindah ke jabatan struktural yang tidak ada kaitan dengan kompetensinya. Fotografer profesional kalau promosi tidak harus menjadi pejabat struktural, melainkan menjadi pejabat fungsional sesuai keahlian," ungkap Pratikno.
"Kasihan kan orang punya keahlian A, demi promosi ke jabatan struktural, kemudian dia harus keluar dari kompetensinya. Dia sendiri stres, organisasi juga rugi. Tapi seorang ASN akan tetap berkarier naik ke atas melalui jabatan fungsional sesuai keahliannya," tambah Mensesneg.
AYO BACA : Jokowi Tak Perlu Pangkas Eselon III dan IV Cukup Bereskan Saja Birokrasi
Share this article
Idenya sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengurangan pegawai, penurunan pangkat, ruang kenaikan pangkat jadi berkurang, apalagi pengurangan penghasilan. Sama sekali tidak berkaitan dengan itu