AYOJAKARTA.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan tajam. Kritik kali ini datang dari aktivis Ferry Irwandi yang menilai implementasi program andalan Presiden Prabowo tersebut masih jauh dari kata sempurna.
Melalui unggahan di Instagram Story pada Kamis, 25 September 2025, Ferry Irwandi menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh.
“Kenapa harus buru-buru? Gak bisa gitu bertahap dari daerah terluar? Beban anggarannya juga gede banget. Harus evaluasi ulang, dari mulai target, distribusi sampai dapurnya. Harus ada standarisasi yang jelas. Hindari bancakan proyek,” tulisnya. Ia menambahkan, sehebat apapun konsep sebuah program, jika eksekusi buruk, hasilnya tetap mengecewakan.
Baca Juga: Profil, Pendidikan dan Karier dr Tan Shot Yen Sosok Ahli Gizi yang Viral Kritik Menu Program MBG
Kasus Keracunan Massal Jadi Alarm Serius
Data Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) mencatat, sejak 17 Januari hingga 18 September 2025 terdapat 5.626 kasus keracunan akibat konsumsi menu MBG di 16 provinsi.
Angka tersebut melonjak signifikan dari 1.376 kasus pada akhir Juni, membuktikan lemahnya pengawasan. Bahkan, hanya dalam tiga bulan terakhir, jumlah korban naik empat kali lipat.
Keracunan massal terakhir di Kabupaten Bandung Barat bahkan ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) turut menekan pemerintah agar menghentikan sementara program ini, demi keselamatan siswa dan guru yang menjadi korban.
Pemerintah Berjanji Evaluasi, Namun Tak Hentikan Program
Menanggapi desakan berbagai pihak, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan bahwa pemerintah mendengar aspirasi masyarakat, termasuk usulan penghentian sementara.
Namun, ia menekankan bahwa program MBG tidak mungkin dihentikan total karena merupakan salah satu prioritas nasional. Ia mengklaim pemerintah sudah mengambil langkah cepat, meski belum menjelaskan detail implementasinya.
Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden M Qodari menyebut ada empat faktor utama penyebab keracunan: higienitas makanan, suhu penyajian, kontaminasi silang, serta alergi pada sebagian penerima manfaat.
Pemerintah pun menyiapkan penguatan standar operasional prosedur (SOP). Saat ini, Kementerian Kesehatan mencatat baru 413 dari 1.379 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang memiliki SOP keamanan pangan, dan hanya 312 yang sudah menerapkannya.
Kritikan publik dan data keracunan yang terus meningkat menunjukkan bahwa program MBG membutuhkan reformasi besar-besaran.
Evaluasi standar distribusi, kualitas dapur, hingga pengawasan lapangan harus diperketat agar program ini benar-benar membawa manfaat, bukan bencana.***
Share this article
Program Makan Bergizi Gratis menuai kritik usai 5.600 lebih kasus keracunan. Ferry Irwandi minta evaluasi total, sementara pemerintah janji perbaikan tanpa menghentikan program.