Rapor Merah Program Makan Bergizi Gratis Berujung Pencopotan Kepala BGN Dadan Hindayana

AYOJAKARTA.COM - Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa, 2 Juni 2026.

Posisi strategis ini sekarang diisi oleh Nanik Sudaryati Deyang. Keputusan tegas ini diambil setelah Presiden melakukan monitoring dan evaluasi mendalam selama satu setengah tahun terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Tentunya selama satu setengah tahun melakukan monitoring dan evaluasi banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi bahan pertimbangan bapak presiden untuk melakukan pergantian ini. Dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera diperbaiki,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta.

Dadan Hindayana sendiri telah menjabat sebagai Kepala BGN selama sekitar satu tahun sembilan bulan sejak pertama kali dilantik.

Hasil evaluasi pemerintah menunjukkan banyak rapor merah dalam pelaksanaan program tersebut.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyebutkan adanya masalah kedisiplinan dalam menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Selain itu, tata kelola organisasi di tubuh BGN dinilai tidak berjalan maksimal.

Hal yang paling krusial adalah kegagalan lembaga dalam menjaga kualitas makanan yang didistribusikan kepada siswa dan kelompok rentan.

Program Makan Bergizi Gratis justru memicu krisis kesehatan nasional yang cukup parah di awal tahun 2026.

Tercatat ada lebih dari 20.000 kasus keracunan makanan akibat ribuan dapur yang beroperasi secara ilegal.

Sebanyak 177 Kejadian Luar Biasa (KLB) pecah di 127 kabupaten/kota yang tersebar di 33 provinsi Indonesia.

Ambisi mengejar kuantitas dituding menjadi penyebab utama pengabaian standar keamanan pangan yang fatal.

Fakta di lapangan mengungkap bahwa mayoritas unit dapur MBG berstatus "bodong" atau tidak resmi.

Dari total 11.592 unit dapur, hanya 198 dapur yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Artinya, sekitar 98 persen dapur beroperasi tanpa jaminan keamanan dari otoritas terkait.

Petugas sering mengabaikan protokol kebersihan dasar, seperti tidak memakai alat pelindung diri hingga mencuci wadah dengan kain kotor.

Manajemen dapur yang buruk mengubah makanan menjadi tempat berkembang biaknya bakteri berbahaya seperti E. coli dan Salmonella.

Makanan matang sering dibiarkan di suhu ruang hingga 8 jam, padahal batas aman maksimal hanya 4 jam.

Di Bandung Barat, kegagalan standar ini menyebabkan 1.315 siswa keracunan akibat kontaminasi zat kimia nitrit yang salah takar.

Beban kerja juga sangat timpang karena satu ahli gizi harus mengawasi 3.500 porsi per hari.

Kekecewaan publik meningkat karena transparansi anggaran program ini dianggap masih sangat buram.

KPK juga memberikan sorotan tajam mengenai lemahnya pengawasan terhadap program yang menelan anggaran triliunan rupiah ini.

Pemerintah terus mengejar target 82,9 juta penerima manfaat, namun infrastruktur pendukung seperti alat pendingin masih sangat minim.

Pergantian Kepala BGN ini diharapkan menjadi momentum untuk melakukan evaluasi total demi keselamatan nyawa generasi muda.***