AYOJAKARTA.COM - Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung kembali menjadi sorotan setelah Mahfud MD dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio membahas potensi bahaya kontrak rahasia antara Indonesia dan Tiongkok dalam podcast Terus Terang yang tayang di YouTube Mahfud MD Official, Rabu (22/10/2025).
Agus Pambagio mengungkap hasil studi Jerman berjudul “China’s Secret Loans to Developing Nations” yang meneliti 24 negara penerima pinjaman dari Tiongkok.
“Dari penelitian itu, 90% kontraknya bersifat rahasia. Peminjam bisa memengaruhi kebijakan ekonomi dan luar negeri negara debitur, bahkan menuntut pengembalian jika ada perubahan hukum,” ujar Agus.
Baca Juga: Samsung Galaxy Z Fold 8, Inovasi Menuju Era HP Lipat Tanpa Kerutan
Ia menambahkan, 30% negara dalam studi tersebut juga diminta menyetor agunan yang dipegang pemerintah Tiongkok. “Kita tidak tahu apa yang dijaminkan oleh pemerintah kita. Bisa pulau, laut, atau pangkalan,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Mahfud MD menyebut transparansi kontrak sangat penting karena menyangkut kepentingan negara dan rakyat.
“Ini perjanjian antarnegara, DPR harus tahu dong. Kalau kontraknya disembunyikan, itu berbahaya,” kata Mahfud. Ia juga menyoroti keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023, yang memberi jaminan pemerintah atas utang swasta.
“Menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi, keluar aturan ini. Jangan-jangan ini antisipasi kalau ada masalah pada proyek swasta yang dibiayai utang,” ujar Mahfud.
Baca Juga: Menelusuri Jejak Kejanggalan Kereta Cepat, Dari Bunga Pinjaman hingga Dominasi Tiongkok
Padahal, ketika perjanjian konsesi proyek ini ditandatangani pada 16 Maret 2016, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menegaskan bahwa pemerintah tidak mengeluarkan dana APBN dan tidak memberi jaminan keuangan apa pun.
Namun kini, muncul kekhawatiran bahwa tanggungan proyek bisa beralih ke negara akibat perubahan kebijakan. Proyek senilai US$5,5 miliar ini sebelumnya diharapkan menjadi simbol kemajuan transportasi Indonesia.
Namun, dengan indikasi kontrak rahasia dan potensi pengaruh asing yang begitu kuat, Mahfud dan Agus menilai proyek ini perlu diaudit secara menyeluruh.
“Kalau memang ada klausul yang merugikan, KPK harus turun tangan tanpa menunggu laporan,” tutup Mahfud MD. Kini publik menanti keterbukaan isi kontrak yang selama ini disembunyikan, demi memastikan kedaulatan ekonomi Indonesia tidak tergadaikan di balik rel cepat menuju modernitas.***
Share this article
Mahfud MD dan Agus Pambagio bongkar kontrak rahasia proyek Kereta Cepat RI–Tiongkok. Agus ungkap potensi jaminan aset negara, Mahfud desak transparansi dan KPK turun tangan selidiki.