Tok! Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada 19 Februari 2026 Sebagai Awal Puasa

AYOJAKARTA.COM -- Melalui Sidang Isbat, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menetapkan bahwa tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan penting ini lahir setelah para ulama, ahli astronomi, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam berdiskusi panjang dalam sidang yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Selasa malam, 17 Februari 2026, proses penetapan ini menjadi sorotan nasional. Penetapan tersebut tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui metode ilmiah yang menggabungkan pengamatan langit secara langsung (rukyat) dan perhitungan matematis-astronomis (hisab).

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengumumkan hasil musyawarah tersebut dalam konferensi pers yang dinantikan jutaan pemirsa. Dalam keterangannya, beliau menegaskan keabsahan tanggal dimulainya bulan suci bagi umat Islam di Indonesia.

"Forum Sidang Isbat telah mencapai kesepakatan bersama bahwa awal bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah bertepatan dengan hari Kamis, 19 Februari 2026," tegas Menag kepada para jurnalis.

Beliau juga menambahkan bahwa keputusan ini diambil dengan sangat hati-hati dan berlandaskan pada data valid dari Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama serta berbagai ormas Islam. Sebanyak 96 titik pengamatan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dikerahkan untuk memantau keberadaan bulan sabit muda (hilal).

Secara sains, alasan utama di balik penetapan ini adalah posisi hilal yang memang belum memungkinkan untuk terlihat. Pada sore hari saat pemantauan dilakukan, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia dilaporkan masih berada di bawah garis cakrawala atau ufuk.

Data teknis menunjukkan bahwa tinggi hilal berada pada rentang -2,41° hingga -0,93°. Sementara itu, sudut elongasi (jarak sudut antara bulan dan matahari) tercatat antara 0,94° hingga 1,89°. Parameter ini menjadi kunci utama bagi para ahli falak dalam menentukan apakah bulan baru sudah memasuki fase visibilitas atau belum.

"Proses pengambilan keputusan kami berpedoman pada hasil perhitungan hisab serta pemantauan hilal yang dikerjakan oleh Tim Hisab Rukyat Kemenag bersama berbagai organisasi Islam, yang mana hasilnya juga telah diperkuat oleh laporan dari petugas di sedikitnya 96 lokasi pemantauan di penjuru negeri," papar beliau.

Indonesia merupakan bagian dari MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) yang memiliki kriteria visibilitas hilal (imkan rukyat) yang ketat. Agar sebuah bulan baru bisa dinyatakan masuk, ketinggian hilal minimal harus mencapai 3° dengan sudut elongasi minimal 6,4°.

"Berdasarkan tinjauan astronomis, posisi hilal saat ini tidak hanya gagal mencapai kriteria batas minimal terlihat, tetapi secara ilmiah memang tidak memungkinkan untuk dipantau. Oleh sebab itu, data perhitungan hisab hari ini dinyatakan belum sanggup memenuhi standar visibilitas yang ditetapkan oleh MABIMS," jelas Menteri Agama.

Hal ini secara otomatis berarti bulan Syakban digenapkan menjadi 30 hari (istikmal), sehingga 1 Ramadan jatuh pada lusa hari.

Konfirmasi paling nyata datang dari para petugas lapangan yang bertugas melakukan rukyatul hilal di 96 titik strategis di seluruh provinsi. Berdasarkan laporan yang masuk ke meja pimpinan Sidang Isbat, tidak ada satu pun pengamat yang berhasil menangkap bayangan hilal di ufuk barat.

"Kami tidak menerima satu pun laporan keberhasilan melihat hilal dari seluruh lokasi pengamatan. Fenomena ini sejalan dengan kondisi di negara-negara Islam lainnya yang juga belum mencapai syarat batas visibilitas hilal, bahkan Kalender Hijriah Global versi Turki pun tidak menetapkan awal puasa pada esok hari," tuturnya.

Selain aspek hukum Islam dan sains, Menteri Agama juga menyelipkan pesan moral yang mendalam. Beliau berharap bahwa penetapan awal Ramadan yang jatuh secara bersamaan bagi mayoritas umat Islam di Indonesia dapat menjadi momentum untuk mempererat ikatan kebangsaan.

"Saya memiliki harapan besar agar keputusan resmi ini memberikan kesempatan bagi seluruh Muslim di tanah air untuk mengawali ibadah puasa secara serentak. Semoga momen ini mampu memperkuat ikatan batin antarsesama Muslim sekaligus merefleksikan soliditas kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia demi menjemput masa depan yang lebih cerah," pesan Menag.

Ia juga menyadari adanya potensi perbedaan keyakinan dalam penetapan hari-hari besar keagamaan di Indonesia. Dengan bijak, beliau mengimbau agar keragaman cara pandang tersebut disikapi dengan kedewasaan.

"Jika terdapat saudara-saudara kita yang memegang prinsip atau keyakinan berbeda dalam menentukan awal Ramadan, kami meminta agar hal itu tidak memicu keretakan sosial. Mari kita pandang perbedaan ini sebagai sebuah kekayaan budaya dan mozaik keindahan Indonesia. Kita telah lama terbiasa hidup berdampingan dalam keberagaman namun tetap teguh dalam semangat persatuan," imbuhnya dengan penuh empati.

Keakuratan pengumuman ini didukung oleh keterlibatan berbagai pakar dan lembaga kredibel. Dalam persidangan tersebut, Menag didampingi oleh Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, dan Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad.

Selain para pejabat teras, hadir pula pimpinan ormas Islam, ahli astronomi dari berbagai universitas, serta perwakilan lembaga teknis negara seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Informasi Geospasial, dan Planetarium Jakarta.