Demi Hemat APBN, Kepala BGN Siapkan Skema Pembiayaan Program MBG di Wilayah 3T dari BUMN hingga Perusahaan Swasta

AYOJAKARTA.COM - Badan Gizi Nasional ( BGN ) kini tengah menyiapkan skema pembiayaan khusus untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ), khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga keberlanjutan program sekaligus mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala BGN Nanik Se Deyang, mengatakan pihaknya telah mengkaji berbagai sumber pendanaan di luar APBN.

Ia menyebutkan salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan yakni pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan BUMN.

Baca JugaRaffi Ahmad Gandeng Hotman Paris Gelar Konferensi Pers untuk Lawan Spekulasi Liar Kasus Impor Blue RayRaffi Ahmad gandeng Hotman Paris usai namanya dicatut kasus impor Blue Ray Cargo. KPK sebut Raffi hanya titip 2 unit elektronik. Hotman tantang penuduh bawa bukti di konferensi pers Kamis ini.

"Untuk 3T, ini kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN, mencoba ya," ujar Nanik.

Selain itu, BGN juga membuka peluang bagi perusahaan swasta untuk turut berpartisipasi yakni melalui investasi pembangunan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah 3T.

Nanik lantas tak menutup kemungkinan skema pendanaan lain seperti hibah dari luar negeri juga bisa jadi alternatif untuk memperluas jangkauan program MBG.

Ia menilai, langkah ini adalah yang memungkinkan dilakukan, terutama melalui program tanggung jawab sosial perusahaan yang dimiliki banyak korporasi.

Baca JugaPemprov DKI Siapkan Skema Tarif Baru Transjabodetabek, Disesuaikan Jarak TempuhGubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan penerapan tarif tunggal untuk seluruh rute dinilai kurang relevan.

Tak lupa, Nanik menjelaskan bahwa pihaknya mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal sebagai sumber utama menu MBG di daerah.

Strategi ini dinilai mampu menekan biaya distribusi sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.

Langkah ini juga membuka peluang bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha mikro untuk terlibat dalam penyediaan kebutuhan pangan.***