Status Verifikasi Rekening di SIKS-NG Sudah Selesai, Ada KPM PKH BPNT yang Tidak Dapat Beras 10 Kg? Ini Penyebabnya!

Beberapa bansos baik yang statusnya reguler seperti PKH BPNT ataupun bansos tambahan seperti BLT akan kembali disalurkan mulai Januari 2024.
Beberapa bansos baik yang statusnya reguler seperti PKH BPNT ataupun bansos tambahan seperti BLT akan kembali disalurkan mulai Januari 2024.

AYOJAKARTA.COM - Di tahun 2024 ini pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan beberapa bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Beberapa bansos baik yang statusnya reguler seperti PKH BPNT ataupun bansos tambahan seperti BLT akan kembali disalurkan mulai Januari 2024 ini.

Bahkan kabarnya rencana pencairan bansos baik itu PKH, BPNT ataupun BLT dan lainnya akan dipercepat dari tahun sebelumnya.

Namun sayangnya, ada kabar yang menyatakan bahwa penyaluran bansos di awal tahun 2024 ini akan terlambat lantaran sedang dilakukannya masa kampanye pemilu.

Sejumlah pihak juga terlihat meminta bahwa penyaluran bansos kepada masyarakat sebaiknya ditunda dan hal itu telah menimbulkan keresahan serta kekhawatiran di tengah masyarakat.

Dan akhirnya, rasa kekhawatiran masyarakat khususnya para KPM mulai hari ini sedikit terjawab.

Hal itu lantaran ada perubahan status terbaru di aplikasi SIKS-NG yang selama ini dipegang oleh para pendamping sosial.

Terlihat bahwa status proses verifikasi rekening untuk pencairan BPNT melalui Bank Himbara dan PT. POs Indonesia di tahun 2024 telah selesai.

Kabar gembiranya, ada bansos bantuan pangan berupa beras 10 kg yang terpantau sudah akan cair di tahun 2024 ini.

Tetapi sayangnya, ada beberapa KPM PKH dan BPNT yang rupanya tidak akan mendapatkan bantuan beras 10 kg tersebut.

Lantas apa yang menyebabkan bansos beras 10 kg tersebut tidak dapat kembali diperoleh bagi beberapa KPM PKH dan BPNT?

Dikutip Ayojakarta.com pada kanal YouTube Taufik Azk Seputar Bansos, Senin (29/1/2024) berikut ini adalah informasi selengkapnya.

Bansos beras 10 kg ini merupakan bantuan pertama yang akan diterima oleh para KPM di tahun 2024 ini.

Tetapi saat ini para KPM PKH dan BPNT yang biasanya mendapatkan bantuan beras 10 kg ini disebut-sebut sudah tidak akan mendapatkan bantuan ini lagi.

Rupanya penyebab para KPM PKH dan BPNT sudah tidak lagi mendapatkan bantuan beras 10 kg adalah karena adanya perubahan data penerima untuk bantuan tersebut.

Sebelumnya bantuan beras 10 kg diberikan oleh pemerintah untuk para KPM PKH dan BPNT yang datanya diambil dari Kementerian Sosial.

Namun saat ini, data yang digunakan untuk menyalurkan bantuan beras 10 kg tersebut adalah berasal dari Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Data yang dipakai saat ini adalah Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), ataupun juga keluarga rawan stunting.

Maka dari itu ada data yang akan berbeda dari tahun 2023 dan di tahun 2024 ini.

Itulah alasan dan penyebab mengapa KPM PKH dan BPNT sudah tidak lagi mendapatkan bantuan beras 10 kg dari pemerintah.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# verifikasi rekening
# KPM
# PKH
# BPNT

News Update

Metropolitan

Kunjungan Turis DKI Jakarta Tembus Jutaan, Ekonomi Ibu Kota Berhasil Capai Rp 67,5 Triliun!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, ke Ibu Kota mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

Metropolitan

Siap Hadirkan Ruang Publik Sehat, Pemprov DKI Targetkan Bangun 10 RTH Baru hingga Akhir 2026!

Hingga akhir tahun 2026 mendatang, Pemprov Jakarta menargetkan pembangunan 10 ruang terbuka hijau (RTH) baru di berbagai titik.

Metropolitan

Kolaborasi Homy Nomad Fatmawati dan Flow Society Gelar Yoga Seamless Strength

Homy Nomad Fatmawati berkolaborasi dengan komunitas yoga Flow Society menggelar kegiatan yoga

Bisnis

Tiga Strategi Utama SMF untuk Dukung Likuiditas Lembaga Penyalur Kredit

Dalam memperkuat perannya di sektor pembiayaan perumahan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menjalankan tiga strategi utama, yaitu mendukung program Pemerintah menyediakan likuiditas

Bisnis

Per Juni 2026, SMF Bukukan Akumulasi Penyaluran Pembiayaan Sebesar Rp141,61 triliun

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya sebagai penyedia likuiditas sekaligus alat fiskal Pemerintah dalam mendukung keberlanjutan sektor pembiayaan perumahan

News

Lembaga Baru! Prabowo Lantik Donny Ermawan Jadi Gubernur Universitas Republik Indonesia, Tugasnya Apa?

Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI).

News

Resmi Dilantik Prabowo, Mantan Wamentan Sudaryono Jadi Kepala Badan Gizi Nasional: Janji Benahi MBG

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 Juli 2026.

Metropolitan

Waspada! Muka Tanah Jakarta Turun 4 Sentimeter per Tahun, Kawasan Muara Baru Jadi yang Terdalam...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa penurunan muka tanah masih menjadi tantangan lingkungan yang sangat serius bagi ibu kota.

Metropolitan

Soal Sekolah Rusak di Jakarta, Pramono Anung Buka Opsi Perbaikan Pakai Dana CSR hingga KLB!

Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan langkah taktis untuk mempercepat perbaikan gedung sekolah yang rusak di ibu kota.

Metropolitan

Dominasi 63 Persen Mobil Listrik Nasional Ada di Jakarta, Bapenda DKI: Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Insentif Pajak

Secara total, potensi kehilangan penerimaan pajak daerah Jakarta dari sektor ini diperkirakan mencapai Rp 2 triliun

Metropolitan

Partisipasi Angkatan Kerja Meningkat, Pemprov DKI: 5,2 Juta Warga Kini Sudah Bekerja

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatatkan tren positif pada sektor ketenagakerjaan di tahun 2026.

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.