Sebut Boleh Berkampanye dan Memihak Karena Merupakan Jabatan Politik, Presiden Joko Widodo Jadi Trending Topik

AYOJAKARTA.COM - Presiden Joko Widodo sempat mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara atau ASN akan pentingnya menjaga netralitas dalam pemilu.

Presiden Joko Widodo berpendapat, keberhasilan pemilu yang bersih merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia.

Namun demikian, pernyataan Presiden Joko Widodo perihal netralitas kurang mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan.

Baca Juga: Konstelasi Politik Jelang Pilpres 2024 Memanas, Dampak Hubungan Joko Widodo dengan PDIP?

Sebab keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra dari Jokowi, ditengarai akan melahirkan keberpihakan secara terselubung.

Sehubungan dengan adanya anggapan tersebut, Ray Rangkuti yang merupakan Direktur Lingkar Madani sempat memberi tanggapan.

Menurut Ray Rangkuti indikasi kesungguhan dari pernyataan yang disampaikan oleh seorang politisi harus dilihat dari tindakan, bukan pada perkataan.

Baca Juga: Presiden Joko Widodo Dianggap Tidak Netral di Pilpres 2024, Tokoh Petisi 100 Hembuskan Wacana Pemakzulan

“Perlu diingatkan kepada masyarakat, bahwa praktek jauh lebih ampuh daripada kata-kata,” ujar Ray Rangkuti pada November 2023 silam.

Lebih lanjut Ray mengajak publik untuk mencermati sejumlah fenomena politik yang terjadi di masyarakat menjelang pelaksanaan Pilpres 2024.

Makan siang Presiden Joko Widodo dengan tiga capres, pencabutan baliho, dan sejumlah fenomena lain, menurut Ray merupakan sinyalemen kesungguhan pernyataan Presiden.

Baca Juga: Presiden Joko Widodo Akhirnya Buka Suara Soal Penyelenggaraan Debat Capres, Guru Besar Politik UI: Supaya...

Sebagai kepala Pemerintahan Ray berpendapat, Presiden Joko Widodo memiliki wewenang untuk bisa memaksimalkan proses pemilu yang jurdil.

Berselang beberapa bulan usai Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya netralitas, publik kini dibuat terkejut dengan pernyataan Presiden.

Saat menghadiri acara Penyerahan Pesawat C-130J-30 di Halim Perdana Kusuma, Jokowi menyebut Presiden boleh berkampanye dan memihak.

“Presiden itu boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, tapi yang paling penting waktu kampanye tidak menggunakan fasilitas negara,” ujar Joko Widodo dikutip dari kanal YouTube Kompas TV. 

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menambahkan bahwa Presiden merupakan pejabat publik yang juga merangkap sebagai pejabat politik.

Baca Juga: Pembukaan Seleksi ASN 2024 akan Diumumkan Presiden Joko Widodo, Kapan?

Karena itu, Presiden Joko Widodo berpesan agar seluruh persoalan yang menyangkut urusan kenegaraan lebih mengedepankan aturan sebagai acuan.

Sehubungan dengan pernyataan yang telah disampaikan Jokowi tersebut, belasan ribu warganet memberikan tanggapan.

Menurut salah seorang Warganet, perintah yang sempat diberikan Presiden Joko Widodo kepada ASN perlu didukung Jokowi dengan jalan memberi tuntunan.

Baca Juga: Terkurasi Dengan Baik, Presiden Joko Widodo Puji Produk UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023

“ASN disuruh netral, kok Presidennya bisa bicara seperti ini, mau katawa jaman now MKMKMKMK,” tulis warganet pemilik akun @*ienyin* yang disukai ribuan lainnya.

Anggapan adanya keberpihakan Presiden Joko Widodo terhadap salah satu paslon, juga disikapi warganet dengan rasa penyesalan dan ungkapan terimakasih.

“Kukira kau tulus, ternyata kau modus, terimakasih telah mengajarkan kepada kami tidak ada yang tulus di dunia,” tulis warganet pemilik akun @*afarib*. ***