AYOJAKARTA.COM - Dalam beberapa hari, publik dibuat terperanjat dengan ramainya wacana pemakzulan atau impeachment kepada Presiden Joko Widodo.
Wacana adanya pemakzulan atau impeachment mulai berhembus usai sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 mengumumkannya kepada media.
Salah satu anggota Petisi 100, Faizal Assegaf menyebut pemakzulan atau impeachment dibutuhkan sebagai upaya menjaga netralitas Pemerintah dalam kontestasi Pilpres.
Baca Juga: Resmi Ditetapkan Pemerintah, Ini Daftar Cuti Bersama ASN Tahun 2024
Dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, sehubungan dengan adanya wacana pemberhentian kepada Presiden, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang juga menjabat sebagai Menperindag memberi tanggapan.
Menurut Zulhas, wacana pemberhentian kepada Presiden yang digaungkan oleh kelompok Petisi 100 merupakan salah satu contoh impian.
“Komentar saya soal pemakzulan Presiden? Saya kira itu lagi ngimpi, lagi ngimpi barangkali ya,” jelas Zulhas, singkat.
Baca Juga: 7 Link Cek Formasi CPNS 2024 Ada 2,3 Juta Lowongan Dibuka Pemerintah
Terkait dengan semakin masifnya wacana pemberhentian kepada Presiden Joko Widodo, Kepala Kantor Staf Presiden mulai angkat bicara.
Menurut Moeldoko, wacana pemberhentian yang sedang berkembang merupakan salah satu cara sebagian kalangan dalam mengapresiasi kinerja Pemerintah.
Sehingga tidak mengherankan apabila kemudian timbul wacana yang justru ingin merusak konsentrasi Pemerintah dalam menyelenggarakan Pemilu.
Baca Juga: Kirim Slip Gaji hingga NPWP, Pekerja di Jakarta Bisa Dapat Bantuan KPJ dari Pemerintah
Untuk itu, Moeldoko berharap agar seluruh masyarakat ikut memusatkan konsentrasi ke pemilihan umum yang Luber dan Jurdil.
“Jangan ada agenda-agenda lain yang menurut saya tidak produktif-lah, tidak produktif bagi masyarakat dan tidak produktif bagi Pemerintahan,” jelas Moeldoko.
Moeldoko menambahkan, hal penting yang saat ini dilakukan secara serius oleh Pemerintah di penghujung masa jabatan adalah memastikan pelaksanaan Pemilu bermartabat
Sehingga wacana musiman lima tahunan sekali yang kerap menyinggung soal netralitas pemerintah, menurut Moeldoko tidak perlu disikapi secara berlebih.
“Ini penyakit per lima tahun sekali, akan muncul persoalan netralitas,” ungkap Moeldoko saat dimintai tanggapan perihal netralitas ASN khususnya TNI.
Lebih lanjut dalam keterangannya kepada awak media, Moeldoko juga memastikan bahwa netralitas ASN khususnya TNI tidak perlu dipertanyakan.
Sebagai mantan prajurit, Moeldoko menegaskan bahwa salah satu budaya yang selalu diperjuangkan dalam menghadapi Pemilu adalah memastikan netralitas.
Karena itu, Moeldoko meminta agar citra baik dan positif yang selama ini melekat pada TNI harus dirusak karena permasalahan Pemilu.
“Jadi, jangan lagi TNI yang sudah baik selalu diganggu persoalan netralitas, itu mengganggu konsentrasi TNI,” tegas Moeldoko.
Moeldoko juga menambahkan, agar perilaku yang dilakukan oleh sejumlah oknum ASN tidak digeneralisasi sebagai suatu bentuk keberpihakan secara institusional.***
.jpg)
Share this article
Moeldoko mengatakan wacana pemberhentian ini merupakan salah satu cara sebagian kalangan dalam mengapresiasi kinerja Pemerintah.