Kaleidoskop 2023: Kinerja Anggaran Parlemen DPR-RI Bagi Perekonomian Indonesia

AYOJAKARTA.COM - Di awal tahun 2023, beragam proyeksi menyangkut persoalan ekonomi masih menjadi kendala mengerikan bagi parlemen di sejumlah negara.

Langkah-langkah dan upaya percepatan serta pertumbuhan ekonomi, menjadi agenda penting yang dilakukan para anggota parlemen dunia.

Kebijakan menyangkut persoalan ekonomi serta potensi dampak yang ditimbulkan, mengharuskan parlemen untuk menemukan formulasi.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca DKI Jakarta Jumat 15 Desember 2023 Cerah hingga Berawan, Panas Berlebihan Suhu Capai 34 Derajat Celcius

Terlebih karena Indonesia Monetary Fund juga sempat menyebut dua pertiga negara di dunia akan mengalami gejolak ekonomi atau resesi dunia.

Melalui Badan Anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat DPR berupaya untuk mengoptimalkan kesejahteraan rakyat, pembangunan nasional, serta kebutuhan publik.

Berikut ini adalah ringkasan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 di bidang pertumbuhan ekonomi.

- Pada 10 Januari 2023, DPR meminta agar Pemerintah menjaga kemampuan ekonomi dan fiskal guna memastikan pelayanan umum dan pemerintahan.

Di samping itu, pemerintah juga diminta untuk memastikan keberlangsungan proyek strategis nasional di tengah kondisi ekonomi yang kurang kondusif.

- 15 Februari 2023, menghadapi ketidakpastian situasi pasca pandemik Covid-19, Kemenkeu melakukan kebijakan Pemblokiran Anggaran pada sejumlah lembaga.

Terkait dengan kebijakan tersebut, DPR melalui Komisi XI mempertanyakan kriteria yang ditetapkan Kemenkeu.

Baca Juga: Lolos CPNS 2024 Segini Besaran Gaji yang Bakal Diterima Lulusan SMA hingga S3

- Di tanggal yang sama, Panitia Kerja atau Panja Komisi VIII dan Pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebesar Rp 90.050. 637 rupiah.

- 19 Mei 2023, DPR menggelar rapat paripurna dengan agenda tunggal penyampaian Pemerintah terhadap pokok kebijakan fiskal di Gedung Nusantara III.

Dari hasil penyampaian tersebut, sejumlah fraksi di DPR menginisiasi perlu adanya langkah lanjutan atas pemberlakuan RAPBN.

- 13 Juli 2023, DPR dengan Pemerintah menyepakati kebijakan fiskal terkait APBN tahun anggaran 2024 yang berbasis kesejahteraan rakyat.

Meski berada di tengah gejolak perekonomian global, Indonesia masih mampu menjadi negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terbaik di ASEAN dan anggota G-20.

- 16 Agustus 2023, Ketua DPR Puan Maharani menerima pengantar RUU tentang APBN tahun 2024 beserta nota keuangan dari Presiden Joko Widodo.

- 12 September 2023, DPR secara resmi menerima RUU P2 APBN tahun anggaran 2022 yang telah diaudit melalui Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

- 27 November 2023, setelah melalui rangkaian rapat maraton selama 11 hari kerja dengan Menteri Agama dan Komisi VIII DPR, keduanya berhasil menurunkan BPIH 2024.

Penurunan BPIH turun Rp 11,6 juta dari nilai yang ditawarkan Pemerintah sebesar Rp 105 juta rupiah. ***