Singgung soal 'Orang Dalam' yang Menyebalkan, Anies: Etika Luntur, Fenomena Itu Terjadi di Pusat

Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan menyinggung soal adanya fenomena orang dalam (ordal) yang cukup menyebalkan.
Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan menyinggung soal adanya fenomena orang dalam (ordal) yang cukup menyebalkan.

AYOJAKARTA.COM — Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan menyinggung soal adanya fenomena orang dalam (ordal) yang cukup menyebalkan.

Pasalnya menurut Anies Baswedan, fenomena ordal ini memuluskan jalan seseorang untuk mendapatkan apa yang ia mau secara tidak fair.

Tentu saja ini membuat banyak pihak merasa dirugikan dengan adanya fenomena ordal karena yang benar-benar berkualitas akan kalah dengan yang punya kekuatan orang dalam.

Permasalah fenomena ordal ini disampaikan Anies kepada Prabowo dalam debat perdana Pilpres 2024 pada Selasa, 12 Desember 2023 malam lalu.

Baca Juga: Apakah Prabowo Subianto Benar-benar Menolak untuk Mengkritik Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dalam Debat Pertama? TKN Berikan Penjelasan Begini

Anies pun mengungkapkan bahwa keluhan soal ordal ini bukan hanya dilakukan pada tingkat kekuasaan paling rendah, namun bahkan di tingkat kekuasaan paling puncak atau pusat.

"Fenomena ordal ini menyebalkan, di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordal, mau masuk jadi guru ordal, mau daftar sekolah ordal, mau dapat tiket untuk konser ada ordal," kata Anies dalam debat seperti dikutip AyoJakarta.com dalam kanal YouTube KOMPASTV, Kamis, 14 Desember 2023.

Fenomena ordal ini pun dikatakan Anies membuat peraturan seolah tidak berlaku dan bahkan telah melunturkan etika yang ada.

"Ada ordal d imana-mana yang membuat meritokratik gak berjalan, yang membuat etika luntur, dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat tetapi di proses yang paling puncak terjadi ordal," lanjutnya.

Baca Juga: Anies Baswedan Janjikan Perlindungan Hukum Gratis, Terinspirasi dari Hotman Paris

Masyarakat pun dijelaskan Anies telah banyak mengeluhkan fenomena ini karena sangat merugikan.

Adanya fenomena ordal di pusat ini justru membuat contoh yang tidak baik kepada masyarakat di lapisan bawah.

Hal itu terbukti dengan adanya keluhan dari guru-guru di daerah yang mengeluh bahwa mereka tidak bisa diangkat karena tidak memiliki ordal.

Sedangkan perilaku memanfaatkan ordal itu dicontohkan mereka karena melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat di Jakarta.

Baca Juga: Debat Perdana Capres, Anies Baswedan Singgung Aplikasi JAKI, Tak Lama Langsung Kena Retas

"Pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal, kalau tidak ada ordal gak bisa jadi guru tidak bisa diangkat. Lalu atasan mereka bilang 'wong yang di Jakarta saja pakai ordal, kenapa kita yang di bawah tidak bisa pakai ordal'," ucapnya.

Fenomena ini pun menjadi sebuah masalah yang cukup rumit ada di masyarakat dan masih sulit dihilangkan.

Namun, menurutnya, bukan tidak mungkin bahwa siapapun presiden yang menjabat jika tegas dalam komitmennya memerangi masalah ini.

Kata Anies, salah fenomena ordal akan perlahan mulai menghilang dan bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# orang dalam
# debat
# Anies Baswedan

News Update

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.