Netralitas Jokowi Kian Diragukan, Partai Pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Koalisi Perubahan Ungkap Ini

AYOJAKARTA.COM -- Anggapan publik mengenai renggangnya hubungan antara Jokowi dengan PDIP, mulai berdampak pada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sejumlah persoalan yang terjadi menjelang pelaksanaan pilpres, dinilai oleh sejumlah pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai upaya intervensi.

Pencopotan atribut kampanye pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagaimana terjadi di Bali dan Pematang Siantar merupakan salah satu bukti.

Baca Juga: Mengenal Kepribadian Seseorang dari Bentuk Lengkungan Telapak Kaki, Sosok Karismatik Ternyata Tipe yang Ini

Penolakan terhadap kedatangan tim sukses Ganjar oleh salah satu aparat desa di Pematang Siantar juga diduga menjadi bukti lainnya.

Pernyataan terkait dengan adanya upaya pengkerdilan kepada Ganjar dan PDIP tersebut disampaikan oleh politisi PDIP Deddy Sitorus.

Lebih lanjut, Deddy bahkan sempat menyebut bahwa ia mendengar ada operasi besar yang bertujuan untuk mengkerdilkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD serta PDIP.

“Kita sudah mendengar bahwa ada operasi besar untuk bukan saja mengkerdilkan Mas Ganjar, tetapi juga PDIP,” ungkap Deddy.

Adanya penggunaan instrumen kekuasaan untuk memudahkan kontestan pasangan capres-cawapres, menurut Deddy merupakan sebuah bentuk kemunduran demokrasi.

Baca Juga: Kabar Baik! CPNS 2024 Dibuka Bagi Fresh Graduate, Ini 5 Jurusan Paling Banyak Dibutuhkan

Fakta bahwa keikutsertaan putra sulung Jokowi dalam kontestasi, dinilai Deddy sebagai upaya melanggengkan kekuasaan.

“Dan orang-orang pemegang kunci kekuasaan itu adalah orang-orang dekat dari Presiden, jadi wajah jika publik, kami mempertanyakan,” imbuh Deddy.

Sehingga sulit bagi Deddy melihat bahwa kontestasi pemilu 2024 mendatang akan berjalan dengan jujur dan adil dan presiden akan bersikap netral.

Terlebih karena kontestasi pilpres bukan sekedar lomba sebagaimana selalu dilakukan saat menyambut perayaan hari kemerdekaan.

“Ini kontes kekuasaan, sehingga sangat tidak mungkinlah menurut kami kalau presiden itu akan netral,” jelas Deddy.

Baca Juga: Singgung Anak Pejabat yang Jadi Cawapres, Anies Baswedan: Beri Kesempatan Anak Tumbuh Alami

Terkait dengan netralitas Jokowi yang perlu dipertanyakan, selain datang dari PDIP juga datang dari salah satu partai pengusung koalisi Perubahan untuk Persatuan, PKB.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawad saat menghadiri acara dari Partai Nasdem.

Menurut Jazilul, adanya sejumlah penurunan atribut atau alat peraga di sejumlah daerah menunjukkan adanya keberpihakan aparat yang berat sebelah.

“Mungkin tidak ada instruksi dari pusat, inisiatif masing-masing, namun itulah yang dimaksud bias kekuasaan,” jelas Jazilul.

Sehubungan dengan adanya anggapan atau tudingan dari sejumlah kalangan terkait potensi melakukan intervensi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi tanggapan.

Baca Juga: Tes Penglihatan: Asah Kemampuan Visual, Coba Temukan 1 Kucing yang Berbeda di Gambar Ini

Menurut Jokowi, saksi-saksi di setiap TPS dan perkembangan informasi yang dimiliki masyarakat mampu memperkecil peluang adanya intervensi.

Sehingga kata Jokowi anggapan yang berkembang di masyarakat terkait dengan netralitas presiden, tidak perlu dipersoalkan.

“Intervensi dari mana?” ungkap Jokowi seperti dikutip Ayojakarta pada Senin, 13 November 2023 dari kanal Youtube Kompas TV. ***