Belum Selesai! Aliran Dana Mencurigakan Kemenkeu Rp300 T Dikupas Oleh Novel Baswedan

Novel Baswedan beri komentar tentang aliran dana Rp300 T Kemenkeu
Novel Baswedan beri komentar tentang aliran dana Rp300 T Kemenkeu

AYOJAKARTA.COM – Pihak PPATK mengklarifikasi bahwa aliran dana mencurigakan di Kemenkeu sebesar Rp300 T bukan korupsi dan bukan juga TPPU tapi merupakan nominal tindak pidana asal yang ditangani Kemenkeu.

Isu adanya TPPU di Kemenkeu dengan nominal fantastis sudah terlanjur membuat heboh masyarakat namun tiba-tiba saja lenyap setelah PPATK membuka suara untuk berikan klarifikasi.

Bahkan Mahfud MD sebagai orang yang menyampaikan pernyataan mengenai aliran dana mencurigakan Kemenkeu tersebut dianggap telah menyampaikan informasi yang tidak akurat dan membuat kisruh, padahal ia sendiri mengaku mendapatkan data dari pihak PPATK.

Baca Juga: Sat Set! Marshel Umumkan Hubungan Pada Desember 2022, Maret 2023 Umumkan Anak Pertama

Setelah mendengar klarifikasi dari pihak PPATK, sejumlah pihak menganggap bahwa kasus aliran dana mencurigakan di Kemenkeu sudah selesai.

Dilansir AyoJakarta.com dari kanal YouTube Novel Baswedan (19/3/2023), Novel Baswedan tidak berpendapat kasus di Kemenkeu ini sudah selesai.

Sebagai seseorang yang berpengalaman dalam penyidikan data-data dari PPATK berupa laporan hasil analisis ataupun laporan hasil pemeriksaan, Novel menganggap bahwa aliran dana mencurigakan tersebut belum didalami oleh pihak PPATK.

Jika dana laporan hasil pemeriksaan ini didalami maka kemungkinan besar akan ditemukan adanya TPPU maupun korupsi.

Baca Juga: Perempuan Berhijab Hitam Ini Bikin Ngakak Netizen: Barang Siapa Bangun Jam Segitu, Maka Dia Bangun Jam Segini

“Kalau LHA atau laporan hasil analisis kalau dikatakan oleh Kepala PPATK bahwa itu bukan korupsi atau pencucian uang ya benar, memang bukan. Tapi kalau didalami kemungkinan besar atau kemungkinan besar sekali bahkan itu ada korupsinya, ada pencucian uangnya,” kata Novel.

Novel Baswedan khawatir jika kasus ini sudah dianggap selesai maka tidak ada tindak pengusutan dari pihak berwajib sehingga penyelewengan dana yang diduga terjadi tidak pernah terungkap.

Berdasarkan pengalaman dari Novel Baswedan, kejahatan keuangan yang berhubungan dengan perpajakan atau bea cukai, maka hampir selalu ada kaitannya dengan pihak internal Ditjen Pajak maupun Bea Cukai.

Karena dirinya sering menemui banyaknya oknum yang melakukan korupsi dari penanganan kasus-kasus aliran dana mencurigakan.

Baca Juga: Beredar Video Marshel Widianto dan Cesen Saat Pacaran dengan Perut Terlihat Besar, Sudah Menikah Lama?

Ternyata dampak dari adanya aliran dana mencurigakan yang pernah terjadi di lembaga keuangan negara dampaknya tidak main-main.

Misalnya saja masalah bea cukai tidak hanya mengenai uang negara yang diterima tidak dalam jumlah semestinya.

Tapi bisa juga berdampak pada industri dalam negeri yang melemah bahkan timbul banyak PKH karena masuknya barang-barang dari luar negeri yag semestinya diatasi oleh pihak Bea Cukai.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Lha
# aliran dana mencurigakan
# Bea Cukai
# Kemenkeu
# Novel Baswedan
# PPATK
# Kementerian Keuangan
# Mahfud MD
# TPPU

News Update

Metropolitan

Kunjungan Turis DKI Jakarta Tembus Jutaan, Ekonomi Ibu Kota Berhasil Capai Rp 67,5 Triliun!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, ke Ibu Kota mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

Metropolitan

Siap Hadirkan Ruang Publik Sehat, Pemprov DKI Targetkan Bangun 10 RTH Baru hingga Akhir 2026!

Hingga akhir tahun 2026 mendatang, Pemprov Jakarta menargetkan pembangunan 10 ruang terbuka hijau (RTH) baru di berbagai titik.

Metropolitan

Kolaborasi Homy Nomad Fatmawati dan Flow Society Gelar Yoga Seamless Strength

Homy Nomad Fatmawati berkolaborasi dengan komunitas yoga Flow Society menggelar kegiatan yoga

Bisnis

Tiga Strategi Utama SMF untuk Dukung Likuiditas Lembaga Penyalur Kredit

Dalam memperkuat perannya di sektor pembiayaan perumahan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menjalankan tiga strategi utama, yaitu mendukung program Pemerintah menyediakan likuiditas

Bisnis

Per Juni 2026, SMF Bukukan Akumulasi Penyaluran Pembiayaan Sebesar Rp141,61 triliun

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya sebagai penyedia likuiditas sekaligus alat fiskal Pemerintah dalam mendukung keberlanjutan sektor pembiayaan perumahan

News

Lembaga Baru! Prabowo Lantik Donny Ermawan Jadi Gubernur Universitas Republik Indonesia, Tugasnya Apa?

Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI).

News

Resmi Dilantik Prabowo, Mantan Wamentan Sudaryono Jadi Kepala Badan Gizi Nasional: Janji Benahi MBG

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 Juli 2026.

Metropolitan

Waspada! Muka Tanah Jakarta Turun 4 Sentimeter per Tahun, Kawasan Muara Baru Jadi yang Terdalam...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa penurunan muka tanah masih menjadi tantangan lingkungan yang sangat serius bagi ibu kota.

Metropolitan

Soal Sekolah Rusak di Jakarta, Pramono Anung Buka Opsi Perbaikan Pakai Dana CSR hingga KLB!

Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan langkah taktis untuk mempercepat perbaikan gedung sekolah yang rusak di ibu kota.

Metropolitan

Dominasi 63 Persen Mobil Listrik Nasional Ada di Jakarta, Bapenda DKI: Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Insentif Pajak

Secara total, potensi kehilangan penerimaan pajak daerah Jakarta dari sektor ini diperkirakan mencapai Rp 2 triliun

Metropolitan

Partisipasi Angkatan Kerja Meningkat, Pemprov DKI: 5,2 Juta Warga Kini Sudah Bekerja

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatatkan tren positif pada sektor ketenagakerjaan di tahun 2026.

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.