Telkom Group Pastikan Bahwa Data yang Bocor Bukan Milik Pelanggan IndiHome, Diduga Hasil Rekayasa

AYOJAKARTA.COM - Pihak Telkom Group akhirnya angkat bicara soal dugaan kebocoran data milik pelanggan IndiHome pada Minggu (21/8/2022). 

Diketahui, kebocoran data yang diduga milik pelanggan IndiHome itu mencapai puluhan juta data. 

Teklom Group lantas melakukan pemeriksaan dan memasikan bahwa sebanyak 26 juta lebih data yang diduga bocor bukanlah milik IndiHome.

Baca Juga: Ternyata Data Pelanggan PLN Juga Diduga Bocor, Setelah IndiHome, BIN dan Polri?

Seperti dilansir AyoJakarta.com dari Pikiran Rakyat dengan judul "Telkom: Data Bocor Bukan Data Milik IndiHome, Diduga Hasil Rekayasa".

Dikatakan Senior Vice President Corporate Communication and Investor Relations Telkom, Ahmad Reza, saat ini data pengguna pelanggan IndiHome ada sekitar 8,9 juta.

Sementara hasil investigasi tidak ditemukan data yang mirip.

Baca Juga: 4 Cara Lindungi Data Pengguna Agar Tak Bocor saat Akses Internet

“Data pelanggan IndiHome itu 8,9 juta pelanggan yang terdetect ada 26 setelah kami cek datanya agak sedikit false,” ucapnya saat ditemui di Vertical Garden Telkom Landmark, Jakarta Selatan, Senin 22 Agustus 2022.

Reza mengatakan saat ini pihaknya belum berniat untuk membawa kasus ini ke jalur hukum.

Menurutnya, yang terpenting memastikan kembali kepercayaan pelanggan IndiHome bahwa data mereka aman.

Baca Juga: Kasus Dugaan Kebocoran Data Pelanggan IndiHome, Telkom Pastikan Hoaks Usai Lakukan Penyelidikan

Telkom juga harus fokus agar penetrasi IndiHome bisa mencapai ke seluruh pelosok negeri, tidak hanya bisa diakses di perkotaan.

“Itu fase kedua kalau soal hukum kami memastikan dulu ke pelanggan kami bahwa data pelanggan sangat aman,” katanya.

“Kita fokus ke kualitas bahwa penetrasi IndiHome tidak hanya di sebagian kota tapi di penjuru Indonesia,” ujarnya.

Baca Juga: Benarkah  Data Polri dan BIN Bocor hingga Terdeteksi Agen Intelijen dan Dokumen Rahasia? Ini Jawaban BIN

“Kewajiban untuk menyimpan data pelanggan itu menggunakan peraturan pemerintah turunannya dari undang undang. Jadi seluruh yang kami lakukan adalah dasarnya UU,” tuturnya.***