1 Tahun Prabowo-Gibran dalam Kacamata Politik, Laporan Lembaga Riset Berbasis Artificial Intelligence

AYOJAKARTA.COM - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menjabat sejak 20 Oktober 2024.

Tepat satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, berbagai lembaga mulai menilai kinerja pemerintahan baru ini, termasuk Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia bersama Binokluar yang menganalisis pemberitaan serta percakapan publik di media massa dan media sosial.

Citra Positif di Media Arus Utama

Analisis berbasis Artificial Intelligence (AI) dari DEEP Indonesia menemukan sebanyak 573.979 pemberitaan terkait isu politik dan demokrasi dalam periode 21 Oktober 2024 hingga 21 Oktober 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 persen pemberitaan bernada positif, 2 persen netral, dan 18 persen negatif.

Baca Juga: Realme GT 8 Pro x Ricoh GR, Kolaborasi Kamera yang Bikin HP Serasa Kamera Premium Jepang

Dominasi sentimen positif ini menunjukkan citra baik terhadap kinerja kabinet Merah Putih dan program Asta Cita yang menjadi visi utama pemerintahan Prabowo–Gibran menuju Indonesia Emas 2045. Pemberitaan positif banyak menyoroti langkah populis pemerintah dan upaya sejumlah menteri dalam mewujudkan janji kampanye.

Pengaruh Jokowi Masih Terasa

Dalam setahun terakhir, terdapat sepuluh tokoh yang paling sering diberitakan media. Tiga nama teratas adalah Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Joko Widodo. Meski tak lagi menjabat, pengaruh Jokowi masih kuat dalam dinamika pemerintahan baru.

Banyak pihak menilai, keterlibatan dan manuver politik mantan presiden ini masih terasa, baik melalui figur-figur menteri maupun kebijakan yang dianggap melanjutkan gaya pemerintahan sebelumnya. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran publik akan munculnya praktik politik dinasti serta intervensi terhadap independensi pemerintahan Prabowo–Gibran. Bahkan, isu pemakzulan Gibran sempat ramai diperbincangkan sebagai bentuk keresahan sebagian masyarakat atas situasi politik yang dianggap terlalu didominasi oleh pengaruh keluarga Jokowi.

Dunia Maya Lebih Kritis

Berbeda dengan media mainstream, percakapan publik di media sosial menunjukkan nada yang jauh lebih kritis. Analisis percakapan di lima platform utama—X (Twitter), Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok—menunjukkan bahwa mayoritas unggahan dan komentar publik bernada negatif terhadap isu politik dan demokrasi selama setahun terakhir.

Sentimen negatif paling banyak muncul di YouTube dan TikTok, disusul Facebook dan X, sementara Instagram cenderung lebih netral. Meski begitu, media sosial tetap menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk menyalurkan kritik terhadap kebijakan pemerintah dan kondisi politik nasional.

Isu-Isu Krusial yang Mewarnai Tahun Pertama

Sejumlah isu besar memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran. Di antaranya adalah pengesahan cepat RUU TNI, terbentuknya koalisi gemuk, serta kekhawatiran akan menurunnya kebebasan berpendapat. Selain itu, campur tangan Jokowi dalam dinamika politik, lemahnya komunikasi publik pemerintah dan parlemen, hingga demo besar-besaran yang terjadi di berbagai daerah turut menambah daftar sorotan publik.

Isu hukum dan transparansi juga mencuat, seperti putusan KPU Nomor 731, dugaan ijazah palsu, rendahnya partisipasi publik dalam proses legislasi, dan desakan agar segera disahkan RUU Perampasan Aset.

Selain persoalan politik, sejumlah kebijakan populis turut menuai kritik, misalnya program makan bergizi gratis, proyek food estate dan Danantara, serta proyek strategis nasional yang dinilai berdampak pada kerusakan lingkungan. Publik juga menyoroti meningkatnya potensi korupsi, kebijakan anggaran yang dinilai pro-elite, dan tata kelola pemerintahan yang dianggap belum efisien.

Baca Juga: Naik 3 Peringkat! DKI Jakarta Jadi Peringkat ke-71 dari 158 Kota Global Cities Index 2025 Survei Lembaga Internasional Kearney

Refleksi dan Harapan

Peneliti Sukidi (2025) dalam tulisannya “Keadilan yang Dirindukan” menilai bahwa rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap janji pemerintah karena tidak melihat kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Ia mengutip lirik lagu Ike dan Tina Turner, “I can’t believe what you say, for seeing what you do,” yang menggambarkan kekecewaan publik atas realitas pemerintahan saat ini.

Gelombang kritik di media sosial dan pemberitaan seharusnya menjadi bahan evaluasi dan refleksi serius bagi pemerintah agar lebih mendengar suara rakyat. Setelah satu tahun berjalan, publik masih menanti langkah nyata pemerintahan Prabowo–Gibran dalam mewujudkan keadilan sosial dan memperkuat demokrasi Indonesia.

Hal ini seharusnya menjadi tamparan serius agar pemerintah dapat berbenah, Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia mendesak beberapa hal sebagai berikut :

1. Evaluasi Serius Program Asta Cita Prabowo Gibran

Genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Oktober 2024–Oktober 2025) menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi implementasi program andalan yang bernama Asta Cita.

Meskipun pemerintah mengklaim telah mengklaim banyak program yang berhasil, namun sorotan tajam dan rapor merah dari lembaga masyarakat sipil, akademisi serta potret perbincangan publik menunjukkan adanya jurang antara janji kampanye yang populis dengan praktik kebijakan yang dinilai mengabaikan prinsip demokrasi dan keadilan.

Evaluasi total semua program yang berdampak merugikan rakyat, seperti MBG, PSN, danantara, Food Estate dan berbagai program lainnya. Jika solusi tersebut menemukan jalan buntu tidak ada salahnya berbagai program tersebut dihentikan untuk kemaslahatan bagi rakyat.

2. Membenahi komunikasi pejabat publik dan elite politik

Kegagalan komunikasi publik baik eksekutif ataupun legislative secara berulang, ini menjadi cermin rusaknya etika, moralitas dan adab yang diperparah dengan tidak memilikinya kepekaan kepada rakyat.

Padahal, dalam ilmu komunikasi, mendengar adalah kemampuan komunikasi terbaik.

Salah satunya yang harus diperbaiki adalah lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara.

Selain itu, perkuat protokol komunikasi kepresidenan agar penyampaian pesan yang dilakukan bisa sesuai dengan tujuan komunikasi.

Selain itu dalam berkomunikasi di ruang publik diharapkan dapat mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Minimnya hal ini, akan semakin membuat rakyat terus curiga dan melemahkan kredibilitas kepada pemerintah. Bangun dialog dan komunikasi dua arah (two way communication).

3. Memperkuat mitigasi dan risiko

Salah satu tantangan terbesar pemerintah adalah menghadapi perilaku Moral Hazard. Pemerintah, dengan dukungan politik yang sangat kuat di parlemen, cenderung dimanfaatkan untuk menjadi program bancakan.

Maka, pengawasan yang ketat dan menyiapkan berbagai perencanaan yang bisa memudahkan implementasi teknis di lapangan menjadi keniscayaan. Tingginya sentiment publik di semua platform media sosial adalah cermin lemanhya mitigasi risiko yang dimiliki oleh pemerintah saat ini.

4. Melakukan reshuffle pada kementrian yang dianggap gagal dalam melakukan kinerja

Dalam menjalankan pemerintahan, evaluasi kinerja kementerian merupakan langkah penting untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program-program pemerintah.

Reshuffle atau perombakan kabinet menjadi salah satu mekanisme strategis yang sering digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, terutama apabila terdapat kementerian yang dianggap gagal mencapai target atau mengalami stagnasi selama satu tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hasil dari analisis percakapan di media sosial, publik memiliki ekspektasi tinggi terhadap kabinet yang direshuffle untuk membawa perubahan positif. Kegagalan suatu kementerian dapat menimbulkan kekecewaan dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Melalui reshuffle, pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam merespons kritik dan memperbaiki kinerja demi kepentingan rakyat. Namun, jangan juga hal ini menjadi alat untuk bagi-bagi kekuasaan.

5. Menghentikan Semua Tindakan Represif dan Kriminalisasi Kepada Rakyat

Menguatnya narasi reformasi Polri di media sosial adalah pertanda bahwa ada problem serius di tubuh institusi Polri dalam mengayomi, melindungi dan penegakan hukum yang berkeadilan. Hentikan segala bentuk represif dan kriminalisasi kepada rakyat dan Polri hendaknya segera berbenah untiuk mereformasi diri, institusi dan pelayanan publik.***