Kolaborasi Stakeholder Perkuat Keandalan Listrik dan Akses Energi Terbarukan

AYOJAKARTA.COM -- PT PLN (Pesero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (PLN UIP JBT) terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan stakeholdernya di Jawa Barat, salah satunya adalah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar).

Pertemuan antara PLN Group Se-Jabar dengan Kejaksaan Kejati Jabar dilaksanakan dalam rangka mengupayakan adanya pendampingan hukum terkait pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Jawa Barat. Pendampingan ini dimaksudkan agar setiap pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

General Manager PLN UIP JBT, Widya Anggoro Putro mengatakan bahwa langkah ini menjadi upaya dari PLN untuk memastikan langkah yang digunakan selama proses pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, sinergitas ini juga diharapkan mampu mendukung PLN dalam mengamankan aset-aset perusahaan serta memitigasi risiko terhadap kemungkinan yang dapat terjadi.

“Tentunya koordinasi dan kolaborasi dengan Kejaksaan sangat dibutuhkan oleh PLN. Kami sangat mengapresiasi kesempatan yang kami miliki ini,” ucap Anggoro.

Anggoro menjelaskan bahwa saat ini PLN terus berfokus pada transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT) di mana salah satu upayanya adalah menambah pembangkit listrik bertenaga EBT.

Anggoro meneruskan bahwa Jawa Barat kini menjadi salah satu provinsi yang memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan bauran EBT di Indonesia. Lebih lanjut Anggoro menjelaskan penguatan di sisi transmisi juga menjadi hal utama yang dikerjakan oleh PLN demi meningkatan keandalan sistem kelistrikan khususnya di Jawa Barat.

“Pada masa transisi energi ini, PLN terus berfokus menyediakan pembangkit-pembangkit EBT. Salah satu yang sedang kami kerjakan saat ini adalah PLTA Cisokan yang nantinya akan menjadi PLTA dengan kapasitas terbesar di Indonesia," kata Anggoro.

"Selain itu juga pembangunan di sisi transmisi dan gardu induk terus kami kerjakan juga untuk semakin menguatkan keandalan karena seperti yang kita ketahui saat ini bahwa pertumbuhan konsumsi listrik terus meningkat,” lanjut Anggoro.

Sementara itu, Kepala Kejati Jabar, Hermon Dekristo didampingi Asisten Pembinaan dan Asisten Tindak Pidana Khusus menyampaikan dukungannya kepada PLN untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan dalam rangka pembangunan daerah.

Hermon mengatakan bahwa pihaknya siap untuk memberikan dukungan pendampingan hukum khususnya pada bidang perdata dan tata usaha negara. Namun, Hermon tetap menegaskan agar setiap pekerjaan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

“Kami mendukung pembangunan daerah melalui penyediaan infrastruktur kelistrikan yang andal. Namun, kami juga ingatkan agar pekerjaan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Hermon.

PLN terus berupaya meningkatkan keandalan sistem ketenagalistrikan demi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Peningkatan kualitas dilakukan dengan cara penguatan sistem kelistrikan dengan adanya infrastruktur yang baru.

PLN juga memastikan menjungjung tinggi prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pelaksanaan pekerjaan. PLN optimis dapat mewujudkan pemerataan akses listrik yang menjadi hak seluruh masyarakat Indonesia demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.