Usai Banjir-Longsor Pulau Sumatera, Menteri KLH/BPH Cabut 'Sementara' Operasional 3 Perusahaan di Hulu DAS Batang Toru

AYOJAKARTA.COM - Tragedi bencana banjir-longsor di Pulau Sumatera hingga saat ini masih jadi sorotan.

Terjadinya banjir-longsor ini bukan hanya karena fenomena iklim dan bencana alam semata, namun adanya kegiatan deforestasi menjadi salah satu faktor terkuat terjadinya tragedi ini.

Usai menjadi sorotan warganet, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) terkini mulai menindak tegas perusahaan yang dinilai menjadi penyebab.

Baca Juga: Cuman 8 Hari! Yuk Kunjungi UMKM Penyandang Disabilitas di Halte Bundaran HI Astra TransJakarta

Dikutip ayojakarta.com dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup, Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, diketahui melakukan inspeksi udara dan darat di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga.

Hal ini dilakukan untuk memverifikasi penyebab bencana serta menilai kontribusi aktivitas usaha terhadap meningkatnya risiko banjir dan longsor, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan lingkungan hidup.

Menteri Hanif mendatangi sejumlah perusahaan, antara lain PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) pengembang PLTA Batang Toru.

Berdasarkan temuan lapangan, pemerintah memutuskan menghentikan sementara operasional ketiga perusahaan tersebut dan mewajibkan audit lingkungan sebagai langkah pengendalian tekanan ekologis di hulu DAS yang memiliki fungsi vital bagi masyarakat.

“Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan. Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta. DAS Batang Toru dan Garoga adalah kawasan strategis dengan fungsi ekologis dan sosial yang tidak boleh dikompromikan,” ujarnya.

Baca Juga: 'Rasa Bhayangkara Nusantara', Rujukan Diversifikasi Resep MBG yang Diterbitkan oleh Polri, Ada 80 Menu

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menambahkan bahwa hasil pantauan udara menunjukkan adanya pembukaan lahan masif yang memperbesar tekanan pada DAS.

“Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami akan terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatera Utara,” ungkap Rizal Irawan.

Menteri Hanif juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha di kawasan tersebut, terutama dengan curah hujan ekstrem yang kini mencapai lebih dari 300 mm per hari.

Baca Juga: Jadwal Pendaftaran Kartu Layanan Gratis di Jakarta untuk Lansia dan Disabilitas, Kuota Terbatas 150 Kartu

“Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana,” jelas Menteri Hanif.

KLH/BPLH kini memperketat verifikasi persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang untuk seluruh kegiatan di lereng curam, hulu DAS, dan alur sungai.

“Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Penegakan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat dari bencana yang bisa dicegah,” tutup Menteri Hanif.***