AYOJAKARTA.COM – Wacana naik haji dengan sistem 'war tiket' ramai jadi sorotan.
Pernyataan ini diungkapkan oleh Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan ketika acara Pembukaan Rakornas Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M yang diselenggarakan pada Rabu, 8 April 2026.
Gus Irfan menyebutkan pemikiran ini hadir dari sistem antrean Haji yang saat ini digunakan oleh Indonesia, terlebih pendaftar haji yang setiap tahun ya meningkat hingga keterbatasan kuota.
"Apakah tidak perlu dipikirkan bagaimana kita kembali ke zaman sebelum ada BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Sebelum ada BPKH, insyaallah tidak ada antrean. Waktu itu pemerintah mengumumkan biaya Haji tahun ini sekiah, Pembukaan pendaftaran tanggal sekian, silahkan yang mau berangkat Haji, silahkan membayar. Semacam 'war tiket'," ujarnya dikutip ayojakarta,com dari berbagai sumber pada Jumat, 10 April 2026.
Sebagai informasi antrean haji di Indonesia di beberapa daerah bahkan ada yang mencapai 47 tahun.
Namun, mulai tahun ini antrean haji semua daerah disamaratakan menjadi 26 tahun.
Menanggapi hal skema war tiket ini, Menteri Agama ke-22 Lukman Hakim Saifuddin ikut buka suara dengan mempertanyakan urgensi dari skema tersebut.
Lukman pun mempertanyakan hak dari jemaah haji yang sudah menunggu dengan rata-rata sekitar 26 tahun, jika skema 'war tiket' kuota haji dilakukan.
"Hal itu sungguh tidak adil, amat berpotensi timbulkan gejolak sosial," ujarnya.
Selain itu dengan dilakukan ya skema war tiket, dikhawatirkan akan berdampak pada pengelolaan Dana Haji yang selama ini ditangani oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang menurut Lukman memiliki nilai Kelola sekitar Rp180 triliun.
Bukan hanya itu, Lukman pun menyoroti kesiapan infrastruktur digital dan literasi masyarakat di setiap daerah jika dilakukan war tiket.
Jika nantinya sistem war tiket kuota haji akan dilakukan maka jaringan internet di Indonesia harus merata.
Lebih lanjut Lukman menegaskan seharusnya pemerintah fokus dalam menjalankan amanat undang-undang secara optimal dan melakukan kajian lebih matang sebelum melempar wacana ke publik.
Skema War Tiket
Jika kuota haji menggunakan skema war tiket maka pemerintah nantinya akan memberikan Pengumuman terkait biaya Haji dan membuka pendaftaran pada tanggal tertentu.
Siapapun yang sia secara financial dan fisik bisa langsung mendaftar serta berangkat di tahun yang sama.
Wacana war tiket ini diketahui sejalan dengan ambisi Presiden Prabowo Subianto yang ingin merevolusi penyelenggaraan Haji di era Kabinet Merah Putih yakni dengan meringkas masa tunggu Haji. ***
Share this article
Wacana naik Haji dengan sistem 'war tiket' ramai jadi sorotan.