Sempat Ramai, Benarkah Surat Pemakzulan Gibran Rakabuming Sebagai Wapres Berhenti di Meja Sekjen DPR?

AYOJAKARTA.COM – Tanggapan DPR terkait surat rekomendasi pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang nyeleneh dan mengada-ada.

Dengan terbukanya akses informasi, anggota DPR tidak sepantasnya menanggapi surat pemakzulan Gibran Rakabuming secara dingin.

Karena surat rekomendasi pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI, adalah bagian penting dalam demokrasi.

Baca Juga: Berdarah Betawi dan Punya Kontribusi Besar di Masa Revolusi Hindia-Belanda, Inilah Lima Pahlawan Nasional Asal Jakarta

Pernyataan terkait tanggapan DPR tersebut adalah pandangan Bivitri Susanti yang merupakan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jentera.

Disampaikan saat menjadi narasumber di sebuah siniar, Bivitri menganggap respons DPR terhadap rekomendasi pemakzulan wapres tampak tidak serius.

Sebagaimana telah menjadi sorotan publik, sejumlah anggota DPR mengaku belum menerima surat yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI.

Sehingga alasan sejumlah anggota DPR yang berkilah belum menerima surat karena adanya Tata Tertib, merupakan suatu pernyataan mengada-ada.

“Surat Forum Purnawirawan itu bersifat terbuka, jadi menganggap kita semua bodoh dan bisa menerima alasan seperti ini,” ungkapnya.

Baca Juga: Menolak Hadiri Undangan Polda Metro Jaya, Roy Suryo Ungkap Fakta Mengejutkan Tentang Kebakaran di Pasar Pojok Pramuka!

Meski sejumlah anggota DPR terkesan kurang aspiratif, Bivitri justru mencermati sikap Puan Maharani yang terbilang cukup aneh.

Menjadi satu-satunya partai politik yang dapat dikatakan berseberangan dengan KIM Plus, gelagat aneh menurut Bivitri sedang ditunjukkan oleh PDIP atau Puan Maharani.

Memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan dengan Joko Widodo, Bivitri menilai gelagat Puan justru menunjukkan hal diluar kebiasaan.

Dengan posisi politik yang dimilikinya tersebut, Bivitri menilai Puan idealnya dapat lebih secara proaktif melakukan upaya penekanan.

“Mestinya kan keluarga PDIP itu yang bergerak, tapi ini malah sebaliknya, menurut saya ini yang perlu dibaca,” imbuhnya.

Baca Juga: Penting! Ini Kriteria KPM yang Tidak akan Terima PKH dan BPNT Tahap 3, Segera Perbaiki Data Anda

Pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati beberapa waktu lalu, serta proses hukum Sekjen PDIP; menurut Bivitri merupakan isyarat kuatnya tawar-menawar.

Meski bersifat spekulatif, Bivitri tidak menampik surat rekomendasi pemakzulan Gibran akan cenderung berhenti di tempat karena adanya tarik-menarik politik.

Tanpa adanya intervensi politik, Bivitri mengimani seluruh proses pemakzulan Gibran sebagai Wapres bisa dengan mudah terealisasi.

Selain karena proses naiknya yang jelas-jelas menyalahi peraturan ketatanegaraan, kasus Fufufafa juga dapat menjadi akses untuk melakukan pemakzulan.

Desakan kepada Gibran untuk mundur sebagai Wapres yang dilakukan oleh Forum Purnawirawan TNI, menurut Bivitri bukan semata-mata karena integritas.

Lebih mendalam lagi, alasan pemakzulan terhadap Gibran perlu dilanjutkan adalah karena dapat membawa preseden buruk bagi masa depan Indonesia.

“Targetnya, jangan sampai orang yang tidak punya kapasitas menduduki jabatan karena memanipulasi sistem,” pungkasnya dikutip Ayojakarta dari Abraham Samad Speak Up. ***