AYOJAKARTA.COM - Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh berkunjung ke kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Kamis, 15 Agustus 2024.
Pertemuan tersebut dalam rangka bergabungnya Partai Nasdem dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang otomatis Partai Nasdem juga bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus).
Keputusan tersebut diambil usai Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh bertemu dan berdiskusi dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Gambar Zebra atau Singa yang Kamu Lihat Pertama Kali? Jawabannya…
Yang dilakukan Prabowo tersebut mirip dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yakni merangkul semua partai. Lalu, apakah bentuk pemerintahan tidak pede atau anti terhadap oposisi?
Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika sekaligus Pengamat Politik, Yunarto Wijaya mengatakan bahwa pola tersebut merupakan pola yang biasa saja dan yang namanya kekuasaan pasti semua orang akan memperebutkan.
“Sebenarnya menjadi sebuah pola yang biasa saja, ya yang namanya gula kekuasaan itu pasti orang ingin berebutlah” ucapnya, dikutip Ayojakarta.com dari Youtube Kompas TV Sukabumi.
Pria yang akrab disapa Mas Toto tersebut mengatakan poin yang pertama adalah esensi dari demokrasi dan pemilu. Kalau dalam setiap pemilu kemudian pihak yang kalah bergabung buat apa adanya pemilu.
“Yang pertama poin paling penting adalah esensi dari demokrasi dan pemilu, kalau dalam setiap pemilu kemudian pihak yang kalah bergabung lalu apa gunanya Pemilu. Pemilu itu dalam esensi demokrasial yang menang memiliki hak untuk membuat program yang kalah mengawasi” ujarnya.
“Kedua kalau selalu dikaitkan dengan persatuan atau upaya untuk merangkul itu dikaitkan dengan bergabung dalam pemerintahan, apakah pihak yang mengawasi parlemen dan tidak mendapatkan jatah menteri untuk bergabung dalam koalisi, bukan menjadi bagian dari persatuan dalam demokrasi tidak” sambungnya.
“Demokrasi itu malah harus ada pihak yang mengawasi dan mana yang tidak” ucapnya lagi.
Yunarto Wijaya juga menyebutkan siapapun yang terpilih di Pilkada 2024 nanti baik dari yang dari koalisi pemerintah pusat atau oposisi, pasti nanti akan ikut peraturan dari pemerintah pusat.
“Yang ketiga kalau kita bicara ini adalah demi tujuan liniernya bagaimana kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah, faktanya bahwa siapapun yang terpilih dalam pilkada mau itu dari yang pro koalisi pemerintah di level pusat ataupun oposisi itu pasti akan ikut kok dengan kebijakan pemerintah pusat” ucap Yunarto.
Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika tersebut kepala daerah harus berasal dari partai koalisi pendukung pemerintah pusat itu merupakan logika yang menakut-nakuti.
“Jadi itu logika yang menurut saya menakut-takuti bahwa kepala daerah harus berasal dari partai koalisi pendukung pemerintah baru seakan-akan menjalankan program pemerintah” katanya.
Ia juga mengatakan poin yang harus diluruskan dalam pilkada 2024 ini adalah fakta yang dilihat kalau mendukung berarti dapat kursi menteri hal tersebut bukan persatuan nasional.
Itu juga yang membuat nantinya presiden terpilih akan terbebani untuk menyusun kabinet pemerintahan.
“Terakhir poin paling penting kan adalah sah-sah saja semuanya menyatakan mendukung, tapi faktanya kan yang kita lihat adalah kalau mendukung berarti dapat yang namanya kursi menteri itu bukan simbol persatuan nasional itu namanya koalisi dagang sapi” ujarnya.
“Jadi presiden terpilih terbebani ketika menyusun kabinet akhirnya harus nambah jumlah kursi menteri demi keterwakilan parpol menambah jumlah kursi wakil menteri demi keterwakilan parpol” ucap Yunarto.
“Akhirnya adalah bagaimana program-program publik yang harusnya lebih bisa dieksekusi, terombang-ambing oleh isu mengenai bagaimana beban presiden baru untuk membagi-bagi kekuasaan” tutupnya.
Share this article
Pengamat politik mengatakan pola ini merupakan pola yang biasa saja dan yang namanya kekuasaan pasti semua orang akan memperebutkan.