Transisi Kepemimpinan Presiden dari Jokowi ke Prabowo Subianto Berdampak Besar di Pilkada Jakarta, Benarkah Koalisi Indonesia Maju Bubar?

AYOJAKARTA.COM - Perbincangan menyangkut Pilkada Jakarta, tidak bisa dilepaskan dengan pengaruh Jokowi serta Prabowo.

Kedua tokoh yang sedang dan akan menempati peran sebagai Presiden, memiliki peluang lebih besar untuk bisa memberi pengaruh dalam Pilkada Jakarta.

Sehingga dinamika politik yang berkembang menjelang pelaksanaan Pilkada Jakarta, tidak bisa sepenuhnya terbebas dari nama besar Jokowi serta Prabowo Subianto.

Jabatan Jokowi sebagai Presiden yang akan diganti oleh Prabowo Subianto, dinilai sebagian kalangan menjadi celah masuk bagi PDIP untuk berkolaborasi dengan Partai Gerindra.

Baca Juga: 15 Politeknik Terbaik di Indonesia Versi Webometrics 2024, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Raih Peringkat 1!

Terkait dengan terbukanya kesempatan kerjasama antara PDIP dengan Gerindra untuk memenangkan Pilkada Jakarta, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus memberi tanggapan.

Menurut Deddy, kemungkinan terjadinya koalisi antara PDIP dengan Partai Gerindra di Pilkada serentak khususnya Jakarta merupakan hal alamiah.

“Memang itu sesuatu yang sangat alamiah, karena Pak Jokowi akan segera menjadi sejarah sebagai Presiden, ini eranya Pak Prabowo,” ungkap Deddy dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Kamis (18/7/2024). 

Deddy menilai, bergabungnya PDIP dengan Partai Gerindra di Pilkada Jakarta merupakan suatu kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca Juga: Jurusan Paling Sedikit Mahasiswa di UGM Tahun 2024, Hanya Terima 35 Orang per Angkatan

Selain karena pemilih Jakarta yang sangat rasional, lepasnya status sebagai Daerah Khusus Ibukota juga berdampak perluasan wilayah atau Aglomerasi.

Sehingga, untuk mengurus wilayah seluas Jakarta diperlukan sosok pemimpin yang memiliki berbagai kualifikasi serta unggul dalam rekam jejak.

“Dengan UU Aglomerasi, Jabodetabek sampai Sukabumi sudah digabung ke Jakarta, jadi tentu figur yang diharapkan harus kapabel,” jelas Deddy.

Sehubungan dengan elektabilitas Ahok yang cukup tinggi untuk dijadikan sebagai calon dari PDIP, Deddy memberi penjelasan.

Menurut Deddy, mencuatnya nama Ahok dalam survei elektabilitas lebih merupakan tambahan diskursus politik serta pilihan menu bagi pemilih Jakarta.

Meski dalam politik banyak hal bisa saja terjadi, namun PDIP bersikap untuk tidak reaktif dengan survei elektabilitas.

Terlebih karena dalam kontestasi Pilkada Jakarta, nama Kaesang yang membawa efek Jokowi masih terbilang cukup kencang.

“Jadi walaupun bersatu atau tidak PDIP, Gerindra atau Golkar, itu akan mencari calon yang paling baik untuk rakyat Jakarta,” ungkap Deddy.

Baca Juga: Jalur Mandiri Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Masih Dibuka, Cek 10 Jurusan S-1 Paling Sepi Peminat, Ada yang hanya 44 Pendaftar

Pelaksanaan Pilkada serentak di sejumlah wilayah, oleh sebagian pihak juga diprediksi akan merombak struktur konstruksi koalisi yang sempat terjalin dalam Pilpres.

Menurut Hendarsam Marantoko yang merupakan Politisi Partai Gerindra, struktur KIM tidak bisa sepenuhnya berjalan secara linier karena dinamika politik masih sangat cair.

“Idealnya di tiap-tiap Pilkada itu harus linier dengan Pilpres, supaya program pemerintah bisa berjalan, tapi ternyata tidak seperti itu,” ungkap Hendarsam. ***