Romo Benny Susetyo: Politik Tidak Melulu Soal Aspek Legal, Tapi Seharusnya Juga Etika

AYOJAKARTA.COM - Dalam politik kontemporer, argumen “konstitualisme” sering digunakan.

Secara hukum, banyak keputusan yang disajikan sebagai kesepakatan bersama dan didukung oleh peraturan.

Namun, politik harus melampaui pendekatan legalistik ini.

Walter Benjamin mencatat bahwa jika politik hanya bersifat duniawi, maka politik akan memanipulasi hukum untuk mempertahankan kekuasaan.

Menurut Romo Benny Susetyo dalam talkshow Visi Negarawan yang disiarkan ulang di kanal Youtube MetroTV, politisi seringkali menggunakan mekanisme hukum untuk mengamankan posisi mereka.

Walaupun secara teknis metode-metode ini legal, namun dapat melemahkan kualitas demokrasi.

Baca Juga: Kampus 'Kristen Muhammadiyah'? Apa Itu?

Manipulasi ini memungkinkan mereka yang berkuasa untuk tetap berkuasa atau memihak sekutunya, sehingga mengacaukan arena politik.

Untuk mengatasi hal ini, kita memerlukan peraturan yang ketat dan jelas yang mengatur penggunaan sumber daya publik dan aturan persaingan yang sehat bagi petahana.

Tanpa langkah-langkah tersebut, mereka yang sudah berkuasa dapat memanfaatkan posisinya secara tidak adil untuk tetap memegang kendali.

Subversi terhadap prinsip-prinsip demokrasi ini melemahkan esensi persaingan politik yang sehat.

Walter Benjamin berargumentasi bahwa politik tidak boleh hanya mengenai kekuasaan duniawi tetapi juga harus memasukkan pertimbangan etis.

Etika harus memandu apa yang pantas dan adil, melampaui sekedar legalitas formal.

Baca Juga: 20 PTN Penerima Peserta KIP Kuliah Terbanyak Pada Seleksi UTBK SNBT 2024, UNS Terima 3.014 Mahasiswa Baru

Kenegarawanan sejati melibatkan integritas, kesesuaian, dan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik.

Meskipun demokrasi merupakan sebuah platform pertukaran gagasan, sering kali berubah menjadi kontes sumber daya, dengan pengeluaran besar untuk kampanye dan pengaruh pemilih yang strategis, seperti “serangan fajar”.

Penyimpangan ini terjadi karena demokrasi dibajak, kurangnya pendidikan politik yang berkesinambungan kepada masyarakat.

Pendidikan politik biasanya hanya dilakukan selama siklus pemilu, dan hal ini tidak cukup untuk membina para pemilih yang kritis dan terinformasi.***

Baca Juga: Ternyata Begini Gangguan Stress Pasca Trauma atau PTSD pada Anak Menurut Psikiater