Memanas! Dedi Mulyadi Sindir KPAI: Sudah Saatnya Turun ke Lapangan, Bukan Hanya Mengkritik

AYOJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan kritik tajam kepada KPAI terkait penilaian mereka terhadap program pengiriman remaja bermasalah ke barak militer.

Ia menyebut lembaga itu terlalu berkutat pada aspek teknis, seperti tempat tidur, alih-alih menyentuh akar persoalan anak-anak yang mengalami penyimpangan perilaku.

Menurutnya, pelatihan kedisiplinan di barak militer adalah bentuk respons terhadap fenomena meningkatnya kenakalan remaja, khususnya di wilayah Jawa Barat.

Baca Juga: Bagaimana Cara Mendinginkan HP yang Overheat Akibat Cuaca Panas? Coba Ikuti 6 Tips Ini Ya...

Dikutip ayojakarta.com dari berbagai sumber, Dedi Mulyadi juga mengajak Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk terjun langsung ke lapangan, bukan sekadar mengritik dari ruang konferensi.

“Mereka perlu melihat langsung persoalan anak-anak ini, apakah berasal dari tekanan keluarga, gangguan di sekolah, atau faktor lingkungan yang mendorong pada tindakan kriminal,” katanya.

Dedi Mulyadi menambahkan, program pembinaan akan terus berlanjut.

Ia menyebut sebanyak 273 siswa akan menyelesaikan pelatihan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, pada Selasa (20/5/2025).

Jumlah peserta bisa bertambah hingga 20.000 bila seluruh kabupaten/kota ikut berpartisipasi.

Sementara itu, Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menilai program tersebut bermasalah karena tidak didasarkan pada asesmen psikolog profesional.

Ia mengungkap bahwa rekomendasi hanya diberikan oleh guru bimbingan konseling (BK), bahkan ada sekolah yang tidak memiliki tenaga BK sama sekali.

“Kalau tak ada rekomendasi psikolog, lalu berdasarkan apa anak-anak ini dipilih? Ini harus dikaji ulang,” ujarnya.

Baca Juga: Geger! Dedi Mulyadi Mendadak Datangi KPK, Ada Apa?

Temuan KPAI di lapangan menunjukkan bahwa perilaku menyimpang anak umumnya disebabkan oleh kondisi keluarga yang tidak ideal, seperti perceraian orang tua atau absennya figur ayah. Faktor lingkungan dan pengaruh teman sebaya juga turut memperburuk situasi.

Selain itu, kurangnya tenaga pendukung seperti psikolog, pekerja sosial, dan guru BK juga dinilai memperlemah sistem pendampingan anak di sekolah.

Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah, mengkhawatirkan adanya potensi pelanggaran hak anak dalam program ini. Ia menyebut 6,7 persen peserta mengaku tidak tahu alasan mereka dikirim ke barak militer.***