Terkini! Respons BGN Soal Mitra MBG Tak Dibayar Yayasan MBN Hampir Rp1 Miliar: Masalah Internal

AYOJAKARTA.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah berpotensi menghadapi hambatan serius.

Operasional salah satu dapur penyedia makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibata, Jakarta Selatan, dikabarkan terhenti.

Diketahui hal tersebut terjadi akibat dapur tersebut belum menerima pembayaran sejak mulai beroperasi pada Februari 2025. Tercatat bahwa nilai kerugian ditaksir hampir mencapai Rp1 miliar.

Baca Juga: BPNT Resmi Cair 3 Bulan Sekaligus, Lebih Cepat dari PKH! KPM Bisa Dapat Bansos Tunai Sebesar Rp600.000

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pihaknya saat ini tengah memediasi sengketa pembayaran antara mitra dapur program MBG dengan yayasan berinisial MBN.

Yayasan tersebut diketahui yang menjadi pengelola anggaran di SPPG Kalibata.

“Yayasan MBN dan Kepala SPPG, Ibu Ira Mesra Destiawati, sudah sejak pagi berada di BGN. Sementara pihak pelapor, yakni pemilik infrastruktur dapur, baru akan hadir siang ini,” ujar Dadan saat dikonfirmasi pada Rabu, 16 April 2025.

Dadan juga menjelaskan bahwa persoalan tersebut merupakan masalah internal antara mitra dan yayasan.

Ia juga menyebut dana yang disalurkan oleh BGN masih dalam keadaan aman di rekening Yayasan MBG.

"Masalah internal mitra. Menurut keterangan, dana aman di rekening yayasan," ujarnya.

Mengenai kelanjutan operasional dapur MBG di Kalibata, Dadan menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil mediasi.

Baca Juga: Ketum PB IDI Sebut Masyarakat Takut ke RS Hasan Sadikin karena Korbannya Lebih dari Satu

“Untuk sementara, kami fokus menyelesaikan persoalan ini terlebih dahulu sambil mempersiapkan langkah selanjutnya,” tambahnya.

Langkah Hukum Akan Ditempuh, Kerugian Ditaksir Rp975 Juta

Kuasa hukum dari Kepala SPPG Kalibata, Ira Mesra, yakni Danna Harly Putra, menyatakan bahwa dapur terakhir kali beroperasi sebelum libur Lebaran.

Pada tahap ketiga distribusi MBG, yang dijadwalkan dimulai kembali pada Senin lalu, pihaknya tidak dapat melanjutkan layanan akibat ketiadaan dana.

Harly menegaskan bahwa kliennya belum menerima pembayaran sama sekali sejak Februari, padahal telah memproduksi 65.025 porsi makanan bergizi. Kerugian ditaksir mencapai Rp975.375.000.

Dalam konferensi pers yang digelar Selasa, 15 April 2025, Harly menyatakan bahwa pihaknya akan menempuh jalur hukum, termasuk gugatan perdata dan laporan ke Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

“Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG perlu dilakukan secara berkala agar kasus serupa tidak terulang. Kami juga mendorong pemerintah untuk menyediakan kanal pengaduan resmi bagi para mitra program,” ujar Harly.

Baca Juga: Taman Safari Indonesia Banjir Hujatan karena Dugaan Keterlibatan Pelanggaran HAM Berat, Ini Fakta Mengerikannya

Kontrak Tak Sesuai, Mitra Dapur Rugi

Harly juga menyoroti adanya ketidaksesuaian antara isi kontrak dengan kebijakan harga per porsi yang diterapkan pemerintah.

Menurutnya, dalam kontrak, biaya per porsi makanan bergizi tercantum sebesar Rp15.000 untuk seluruh jenjang pendidikan.

Namun, setelah operasional dimulai, baru diketahui bahwa harga porsi bervariasi: Rp13.000 untuk siswa PAUD, TK, dan SD kelas 1-3, serta Rp15.000 untuk SD kelas 4-6.

Karena ketidaktahuan tersebut, Ira tetap menyediakan seluruh porsi makanan dengan standar nilai Rp15.000.

Bahkan, dari nilai tersebut, masih diberikan diskon sebesar Rp2.500 per porsi kepada pihak yayasan.

“Selain menyediakan makanan, klien kami juga menanggung seluruh biaya operasional, mulai dari bahan makanan, listrik, sewa tempat, peralatan dapur, hingga membayar tenaga kerja. Namun hingga kini, belum ada pembayaran satu rupiah pun dari pihak yayasan MBN,” ungkap Harly.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.

Namun, kasus di Kalibata ini menjadi pengingat penting bahwa tata kelola dan transparansi dalam pelaksanaan program harus diperkuat agar tidak merugikan para pelaksana di lapangan.

Dengan potensi gugatan hukum dan kerugian besar yang ditanggung mitra, publik kini menanti respons konkret dari pemerintah, khususnya terkait perlindungan terhadap mitra pelaksana program sosial.***