Sebut Kualat, Cak Imin Nilai Banyak Bansos Bertebaran Jelang Pemilu 2024: Kampus Marah-Marah Semua...

Cak Imin selaku cawapres yang akan maju dalam pilpres 2024 menyebut satu kata tentang bansos saat ini menurutnya adalah politisasi.
Cak Imin selaku cawapres yang akan maju dalam pilpres 2024 menyebut satu kata tentang bansos saat ini menurutnya adalah politisasi.

AYOJAKARTA.COM — Cak Imin, cawapres nomor urut satu yang diusung dari Koalisi Perubahan, gencar melakukan kampanye ke berbagai daerah.

Di detik-detik terakhir kampanye, Cak Imin gelar acara Slepet Imin di Jember, Jawa Timur.

Dalam acara terbuka tersebut, banyak rakyat datang untuk memberikan pertanyaan khusus untuk Cak Imin.

Salah satu hal yang kini disoroti adalah terkait bantuan sosial (bansos).

Baru-baru ini, menjelang pelaksanaan pilpres atau pemilu 2024 bansos banyak beredar di kalangan masyarakat.

Baca Juga: Mobil Rombongan AMIN Kecelakaan di Sumenep, Bagaimana Nasib Anies dan Cak Imin?

Bahkan yang saat ini menjadi viral dan kontoversi adalah salah satu bansos yang bernama Bantuan Presiden.

Sebelum komentar Cak Imin terkait bansos, Tere Liye, seorang penulis terkenal, terlebih dahulu mengomentari bansos yang beredar di kalangan masyarakat tersebut.

Menurut Tere Liye yang diunggah melalui Instagram pribadinya, penyebutan 'Bantuan Presiden' menjadi ambigu dan menyesatkan.

Sebab, tidak berbanding lurus dengan penyebutan utang. Di mana jika utang dinamakan sebagai 'utang negara' mengapa bansos tidak dinamakan dengan istilah 'bansos negara RI'.

Lebih jauh dari itu, Cak Imin selaku cawapres yang akan maju dalam pilpres 2024 menyebut satu kata tentang bansos saat ini menurutnya adalah politisasi.

Baca Juga: Ini Kronologi Iring-iringan Mobil Anies Baswedan-Cak Imin Tabrakan Beruntun saat Kampanye di Sumenep

"Saya kira begini, marahnya kampus-kampus itu salah satunya adalah cara pengelolaan bansos. Kalau mau lebih detail lagi dengarkan IGnya Bu Sri Mulyani yang membahas bansos. Sampai bu Sri Mulyani bilang rakyat harus tahu bansos itu uang dari mana, artinya uang dari Negara jangan di politisasi," kata Cak Imin, dikutip AyoJakarta.com dari YouTube Refly Harun pada Minggu, 4 Februari 2024.

Menurut Cak Imin, bansos tak sepatutnya di politisasi karena berasal dari uang rakyat.

"Nah, kalau bansos di politisasi itu artinya sudah kebablasan. Karena bansos itu begini, bansos itu uang rakyat, yang digunakan untuk kepentingan rakyat dalam posisi darurat, ibaratkan bansos obat sakit kepala," terangnya.

Bahkan ia juga menyebut bahwa penentuan bansos tidak harus berdasar pada kalender politik.

"Kalender penentuan penerimaan bansos bukan pada kalender politik, jadi ada bansos keluar menjelang pemilu banyak-banyak kan itu berarti tidak sesuai dengan semangat dasar dari dibutuhkannya bansos," ucapnya.

Baca Juga: Heboh! Fahri Hamzah Sebut Anies-Cak Imin Akan Jadi Tersangka Usai Pilpres, Begini Respons Anies Baswedan

Ia kemudian menyatakan pendapatnya bahwa bansos sudah seharusnya dikeluarkan kapan pun saat rakyat membutuhkan.

"Kok bansos semakin merajalela di mana-mana oh berarti hari ini mendekati pemilu, padahal bansos itu kan harus dikeluarkan kapan pun rakyat butuh, catatannya begini saya tidak menolak bansos diterapkan tapi gunakan bansos sesuai dengan kebutuhan rakyat jangan menumpangi bansos untuk kepentingan tertentu," jelasnya.

Cak Imin tak segan menyebut kata kualat terkait bansos yang saat ini beredar menjelang pilpres 2024.

"Uang rakyat kalau ditumpangi itu bisa kualat, kalau sudah kualat buktinya kampus bergerak marah-marah semua gara-gara lihat bansos dimainkan," tutur Cak Imin.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Bantuan presiden
# Pemilu 2024
# Cak Imin
# Bansos

News Update

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.