Dinilai Tolak Pembangunan IKN, Anies Baswedan: yang Kritis Dianggap Oposisi, Pro Dianggap Mendukung Pemerintah

AYOJAKARTA.COM - Capres nomor urut 1 menjawab pertanyaan terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam debat capres 2024 pada Selasa malam kemarin.

Pertanyaan terkait IKN tersebut dilayangkan oleh Ganjar Pranowo kepada Anies Baswedan mengingat Anies merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta dan paham betul bagaimana kondisi Ibu Kota.

Dikutip Ayojakarta.com dari YouTube Kompastv Pontianak, alih-alih memindahkan ke IKN, Anies Baswedan dengan tegas menjawab bahwa dirinya lebih memilih untuk menyelesaikan masalah di Jakarta.

Baca Juga: Debat Pertama Selesai Hasil Survei Akan Berubah? Pakar Politik Singgung 2 Faktor Ini Bisa Buat Prabowo Merosot

“Kalau ada masalah, jangan ditinggalkan, tapi diselesaikan. Ketika di Jakarta menghadapi masalah lingkungan hidup, lalu lintas, kepadatan penduduk itu harus diselesaikan. Ditinggalkan tidak kemudian membuat otomatis selesai," ujar Anies di acara Debat Capres 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Menurutnya, kontribusi aparat dalam kemacetan hanya 4-7 persen jadi tidak akan mengurangi kemacetan di DKI Jakarta sehingga masalah masih ada.

"Kalau soal lingkungan hidup, kalau yang pindah pemerintah sementara bisnis, keluarga masih tetap di sini maka tetap masih ada masalah," tegas Anies.

Dalam kesempatan itu, Anies berpandangan bahwa masalah di Jakarta bisa diselesaikan dengan menambah transportasi umum berbasis listrik, membangun taman sehingga Jakarta bisa menjadi kota yang nyaman.

Baca Juga: Debat Capres-Cawapres Perdana, Anies Baswedan Singgung Banyak Aturan Ditekuk Demi Kekuasaan

"Jadi, kita jangan meniru pemerintah Belanda. Mereka punya Kota Tua, ketika Kota Tua turun permukaan, mereka pindah ke Selatan, bikin di sekitar Monas, masalah tidak diselesaikan," tutur Anies.

Terkait IKN, menurutnya masih ada masalah yang lebih penting yang perlu diselesaikan, misalnya pembangunan sekolah di Kalimantan hingga jalur kereta api dan jalan tol antar kota.

Menurutnya, pembangunan IKN hanya untuk aparat sipil bukan untuk pembangunan ekonomi maupun rakyat.

Baca Juga: Kenapa Gibran Cuma Mau Debat Resmi di KPU Saja?

“Soal IKN, ketika kita memiliki masalah yang masih urgent di depan mata, di Kalimantan sendiri, kebutuhan untuk membangun sekolah, membangun jalur kereta api atau jalur tol antar kota itu urgent. Yang merasakan dari uang itu ya rakyat," imbuh Anies.

“Sementara yang kita kerjakan (IKN) hanya untuk aparat sipil kerja dan bukan untuk rakyat dan bukan perekonomian,” ujar Anies.

Atas penjelasan tersebut, Ganjar Pranowo pun menyimpulkan bahwa Anies berada dalam oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa keputusan pemindahan IKN merupakan bukti produk hukum yang tidak melalui proses dialog publik secara lengkap sehingga yang kritis dianggap oposisi.

Baca Juga: Daftar 11 Nama Panelis yang Ditunjuk KPU dalam Debat Perdana Capres dan Cawapres, Siapa Saja Mereka?

“Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak lewat dialog publik lengkap,” jawab Anies

“Setelah jadi undang-undang, yang kritis dianggap oposisi, yang pro dianggap mendukung pemerintah,” ucap dia.