Sebut DIY Politik Dinasti, Ade Armando Kritik BEM UI dan UGM yang Diam Saja

AYOJAKARTA.COM - Pernyataan Ade Armando yang menilai Daerah Istimwa Yogyakarta sebagai bukti politik dinasti menuai pro dan kontra.

Ade Armando juga mengeritik sikap mahasiswa, Ketua BEM UI, dan UGM yang diam saja menyaksikan hal tersebut.

Pernyataan Ade Armando ini diunggah di akun X-nya pada 3 Desember. Namun belakangan video tersebut sudah dihapus.

Baca Juga: Tolak Politik Dinasti, Ray Rangkuti akan Lawan Gibran Sekalipun Berpasangan dengan Ganjar

Berikut adalah kutipan lengkapnya.

"Terus terang saya meragukan keseriusan para mahasiswa memperjuangkan demokrasi. Misalnya saja saya baca bahwa ada gerakan aliansi mahasiswa di Jogja melawan politik dinasti.

Di video pendeknya tampil ketua BEM UI dan Ketua BEM UGM. Mereka menggunakan kaos bertuliskan republik raja kerajaan.

Ini ironis sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja.

Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Baca Juga: Dihadapan Mahasiswa Andalas, Cawapres Mahfud MD Singgung Soal Dinasti Politik di Indonesia: Demokrasi Tanpa..

Gubernurnya dipilih tidak melalui pemilu. Gubernurnya adalah Sultan Hamengku Buwono X yang menjadi gubernur karena garis keturunan.

Ini ditetapkan melalui Undang-undang keistimewaan Yogyakarta yang dilahirkan pada 2012 dan salah satu anggota DPR yang berperan besar dalam kelahiran UU itu adalah Wakil Ketua panitia kerja di DPR yang bernama Ganjar Pranowo.

Pertanyaanya kenapa mahasiswa diam saja menyakiskan politik dinasti yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi ini.

Apakah mereka takut? atau memang nggak paham apa arti politik dinasti?

Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat."

Baca Juga: Alam Ganjar Jawab Soal Politik Dinasti: Saya Tidak Bisa Memutuskan Bagaimana Bapak Saya Mau Bekerja

Pernyataan Ade tersebut ditentang oleh putri Gus Dur, Alissa Wahid.

Dia menulis

"Saya warga DIY.

Anda salah alamat, bang.

DIY mengantungi UU Keistimewaan, ditetapkan melalui proses yg sah tanpa abuse mekanisme demokrasi.

Jadi gerakan mahasiswa jelas tidak perlu menggugat²nya.

Tugas mereka adalah kritisi mandatnya berjalan/tidak. Bukan soal dinastinya."

Baca Juga: Soal Isu Dinasti Politik Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Subianto: Hal Wajar, di PDIP juga Ada

Jokowi Sedang Membangun Politik Dinasti

Perbedaan pendapat mengenai poltik dinasti ini muncul setelah Gibran Rakabuming yang merupakan anak Presiden Joko Widodo maju sebagi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengeritik keras dengan menyatakan bahwa Presiden Jokowi sedang membangun kerajaan dinasti politik.

Menurut Rangkuti, Jokowi sebelumnya dianggap sebagai petugas partai yang efektif dalam membangun Indonesia. Namun, dalam setahun terakhir, terlihat bahwa Jokowi merasa bukan lagi petugas partai, melainkan dirinya sendiri dan bahkan disebut-sebut sebagai raja yang melahirkan dinasti.

Baca Juga: Suara Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud Terpecah Isu Dinasti Politik, Anies-Cak Imin Justru Paling Diuntungkan

Rangkuti kemudian memberikan gambaran tentang konsep dinasti politik, mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang sebelumnya menyatakan dinasti politik sebagai tindakan yang dilarang.

"Apa yang disebut dinasti politik saat itu satu tingkat ke atas satu tingkat ke samping kiri dan kanan satu tingkat ke bawah. Artinya Ayah anak ibu saudara dan saudari plus juga istri semenda itu yang disebut dengan kategori dinasti politik setidaknya oleh undang-undang Nomor 8 2015," tegasnya.

Namun menurunya pengertian tersebut tidak cukup, ada dua syarat lainnya.

"Dua syarat yang lain itu adalah bahwa salah satu dari keluarga ini sedang menjabat di jabatan yang bersifat elected, baik gubernur atau anggota DPRD, itu semua disebut dengan elected official," lanjut dia

Lalu syarat yang ketiga, yang bersamaan cabang kekuasaan ini juga mengincar jabatan-jabatan yang bersifat elected official.

Baca Juga: Disinggung Politik Dinasti usai Pilih Gibran Jadi Cawapres, Prabowo: Semua Dinasti, Bung!

Ray mengemukakan dengan alasan tersebut, Jokowi dan yang dipraktikkannya sekarang ini per definisi undang-undang tersebut adalah contoh paling sempurna yang disebut dengan dinasti politik itu.

Dia lantas menyebutkan tiga alasan apa yang sedang terjadi sekarang.

"Pertama yang maju adalah anaknya sendiri, satu tingkat ke bawah. Kedua, Presiden Jokowi masih menjabat sebagai presiden dan yang ketiga anaknya mengincar jabatan yang bersifat elected official yaitu calon wakil presiden," jelasnya

"Oleh karena itu kalau kita sebut Jokowi sedang membangun dinasti per definisi undang-undang itu tepat, meskipun kemudian undang-undang ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi," tegas Ray.

Meskipun undang-undang tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, Rangkuti menegaskan bahwa secara ide dan isu, definisi dinasti politik pernah dibuat, dan tindakan Jokowi dapat dianggap sebagai contoh dinasti politik.

Baca Juga: Dituding Dinasti Politik Usai Beri Restu Gibran Jadi Cawapres, Jokowi: yang Menentukan Rakyat Bukan Elite

Ray menegaskan pendapatnya tentang dinasti politik Jokowi ini tidak terkait dengan pilihan politiknya. Sekalipun Gibran berpasangan dengan Ganjar Pranowo atau siapapun dia akan tetap melawan.

"Nggak ada cerita, kalau dia dengan Ganjar sekalipun, saya akan akan keras melawan," pungkasnya.