Kemlu Mencatat Ada 129 WNI yang Menolak untuk Dievakuasi dari Palestina dan Israel

AYOJAKARTA.COM – Kementerian Luar Neger (Kemlu) mengungkapkan bahwa ada 129 orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang Menolak untuk dievakuasi, meski perang antara Palestina dan Israel semakin memanas.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha mengungkapkan, ada 129 WNI yang saat ini tepat berada di Tepi Barat, Yerusalem, dan Tel Aviv.

Menurutnya para WNI tersebut menolak untuk pulang ke Indonesia, karena sudah merasa aman di wilayah-wilayah tersebut.

“Berdasarkan informasi dari 133 WNI yang berada di luar jalur Gaza, hanya empat (4) orang yang ingin meninggalkan wilayah tersebut. Sementara yang lainnya (menolak dievakuasi) karena merasa aman.” ucap Judha, dikutip Ayojakarta.com dari Republika.com, Jumat, 13 Oktober 2023.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Pemerintah sudah menyampaikan informasi terbaru mengenai keamanan di Palestina dan Israel. Selain itu, pemerintah juga menghimbau agar WNI segera meninggalkan wilayah konflik tersebut.

Baca Juga: Teka-Teki Cawapres untuk Ganjar Pranowo Mulai Terungkap, Disebut Akan Merepresentasikan Umat Islam

“Tugas pemerintah adalah memberikan informasi mengenai penilaian situasi keamanan, tetapi pilihan (evakuasi) dikembalikan kepada masing-masing WNI.” katanya.

Menurut Judha saat ini sudah tercatat ada 143 WNI yang tersebar di wilayah Palestina dan Israel. Dimulai dari jalur Gaza, Arrava, Beersheba, Yerusalem, Nahariyah, sampai Tel Aviv.

Sementara itu, pemerintah mencatat ada 10 orang WNI yang berada di jalur Gaza, yang saat ini menjadi wilayah utama untuk melakukan serangan udara militer dari Israel ke Palestina.

Baca Juga: Mendag Sindir Pedagang Tanah Abang Harusnya Belajar Jualan Online, E-Commerce Tidak Akan Ditutup

Judha pun menuturkan bahwa pemerintah tidak bisa memaksa WNI, karena segala keputusan ada berada ditangan mereka. Tugas pemerintah hanya dapat menyampaikan situasi dan keadaan yang terjadi di daerah tersebut.

Sejak adanya perang di antara kedua Negara tersebut, pemerintah telah melakukan koordinasi intensif dengan KBRI Amman, Cairo, Beirut, dan Damaskus. Bahkan masing-masing perwakilan RI di Yordania, Mesir, Lebanon, serta Suriah sudah melakukan koordinasi dengan Negara setempat.