Ade Armando Digugat Rp200 Miliar oleh PDIP Buntut Video tentang Megawati

AYOJAKARTA.COM – Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando digugat secara perdata buntut video bermuatan soal Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Gugatan yang dilayangkan kepada Ade Armando memiliki nilai yang fantastis, yakni mencapai Rp 200 miliar.

Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDIP, Johannes Lumban Tobing membenarkan adanya gugatan tersebut.

Johannes Lumban Tobing menyampaikan gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong.

Baca Juga: Sepak Terjang Karir Ganjar Pranowo Sebelum Jadi Capres yang Diusung PDIP

Gugatan tersebut dilayangkan karena video yang dibagikan oleh Ade Armando dinilai merugikan PDIP.

“Dengan segala narasi yang kita coba pelajari dari si Ade Armando cara dia berbicara menyampaikan menterjemahkan maka kami pada kesimpulan oh dari hasil pembicaraan itu ini sangat merugikan PDI Perjuangan,” kata Johannes, dikutip dari Suara.com, Rabu, 25 Oktober 2023.

Johannes menjelaskan dalam gugatan yang dilayangkan pihaknya menuntut Ade secara materiil sebesar Rp1 miliar.

Selain itu, secara imateriil pihaknya meminta Ade untuk membayarkan uang sejumlah Rp 200 miliar.

Baca Juga: Prabowo Subianto Akan Temui Megawati Perihal Status Gibran di PDIP: Sudah Minta Waktu

Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka harta dan kekayaan milik politisi PSI itu akan diminta untuk disita.

Sementara itu, Ade membenarkan bahwa dirinya telah digugat secara perdata oleh PDIP.

Ade mengungkapkan gugatan tersebut mempersoalkan video yang diunggahnya pada September lalu.

Sebelumnya Ade membagikan video berjudul ‘Benarkah Megawati Ngamuk Karena Kaesang Gabung PSI?’ di kanal YouTube Ade Armando Official.

Baca Juga: Gibran Rakabuming Raka Jadi Cawapres Prabowo Subianto, Sekjen PDIP: Makin Ditekan, Makin Semangat!

Ade menuturkan bahwa dalam videonya ia mengecam adanya kabar hoax yang menyatakan Megawati marah karena Kaesang Pangarep gabung ke PSI.

Ia menyebut PDIP melayangkan gugatan karena tindakannya mengangkat hoax tersebut dinilai sebagai hal yang merugikan elektabilitas PDIP.***