Ini Biaya yang Harus Dikeluarkan Pemerintah Jika Pemilu Harus Melalui Dua Putaran, Besar Luar Biasa

AYOJAKARTA.COM - Pemerintah memprediksi tambahan anggaran pemilihan umum (pemilu) 2024 sebesar Rp 17 triliun. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Kuliah Umum di Universitas Diponegoro, Semarang, Senin (23/10/2023).

"Anggaran cukup besar, sampai Rp 70-an triliun, tergantung putaran kedua, itu akan menambah Rp 17 triliun," kata Sri Mulyani seperti dikutip ayojakarta.com dari Republika.

Anggaran pemilu 2024 telah dialokasikan sebesar Rp 70,6 triliun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Jumlah tersebut akan ditambah Rp 17 triliun jika pemungutan suara harus dilakukan hingga dua putaran.

Baca Juga: 2 Program Unggulan Prabowo-Gibran Ini Dinilai Hanya Copy Paste Era Jokowi, Sri Mulyani: Sudah Masuk APBN 2024

Sri Mulyani mengatakan, secara umum pemilu memberikan dampak positif terhadap ekonomi, terutama belanja dari partai politik. Menurutnya, pemilu 2024 juga akan berdampak baik terhadap APBN jika pesta demokrasi berjalan secara baik.

"Kalau pemilu, dampaknya Insya Allah baik. Asal tidak ada pecah belah. Akan berdampak positif terhadap APBN asal keamanan dan kesatuan terjaga," ujar Sri Mulyani.

Pemilihan umum 2024, lanjut Sri Mulyani, menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi melalui optimalisasi fungsi APBN, di samping pengaruh eskalasi geopolitik yang terus meningkat.

Baca Juga: Obral Janji Politik Anies Baswedan-Cak Imin Jika Menang Pilpres 2024: Biaya Pendidikan Murah

Anggaran pendapatan dan belanja negara 2024 ditetapkan sebesar Rp 2.802 triliun, dengan alokasi belanja sebesar Rp 3.325 triliun. Kemudian ditargetkan defisit 2,29 persen.

Sri Mulyani mengatakan, APBN didesain untuk menghadapi suasana yang berubah-ubah. "Kita sering tidak merasakan guncangan yang terjadi, karena kerja luar biasa APBN dalam menjaga perekonomian tetap stabil," ucapnya.

Oleh karena itu, ia berpesan kepada mahasiswa untuk memahami APBN merupakan instrumen yang tujuannya untuk menjaga perekonomian Indonesia.

Baca Juga: Anggaran Toilet Sultan di SD Bekasi Telan Biaya Rp98 M, Begini Kondisinya

Sebelumnya, Sri Mulyani melaporkan realisasi anggaran pemilu 2022 sebesar Rp 3,1 triliun. Kemudian alokasi 2023 Rp 30 triliun, dan alokasi 2024 sebesar Rp 37,4 triliun.

Pada tahun ini, realisasi anggaran pemilu sebesar Rp 14 triliun dari pagu Rp 30 triliun. Secara rinci, sebesar Rp 12,6 triliun telah diberikan melalui KPU dan Bawaslu bentuk badan adhoc, penetapan jumlah kursi, penetapan daerah pemilihan, pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemutakhiran data pemilih.

Sementara sebesar Rp 1,4 triliun sisanya terealisasi oleh 14 kementerian dan lembaga digunakan pengamanan pemilu, hingga pengawasan dana penyelenggara pemilu, penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, diseminasi informasi, sosialisasi dan peliputan terkait pemilihan umum.