AYOJAKARTA.COM -- Anies Baswedan mengkritik keras temuan dokumen pakta integritas yang diteken oleh PJ Bupati Sorong, Yan Piet Mosso untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.
Ainies menilai bahwa hal tersebut adalah contoh tidak netralnya apararatur negara dalam menyongsong Pemilu 2024.
Menurutnya, hal-hal semacam itulah yang membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerihtah jadi berkurang.
"Nah itu lah contoh, itu yang menurunkan kepercayaan rakyat pada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara," kata Anies di Gedong Joeang 45, Jakarta Pusat, Jumat, 17 November 2023.
Anies mengatakan apabila ada seorang aparatur negara terkait memiliki aspirasi pribai kepada salah satu Paslon di Pemilu 2024, labih baik mundur dari tugasnya.
Anies menilai tindakan tersebut artinya pihak terkait sudah merendahkan martabat negara.
"Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalo Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi maka Anda telah merendahkan negara," ucap Anies.
Baca Juga: Anies Baswedan Beri Tanggapan Soal Narasi Kecurangan Pemilu
Dia kembali menegaskan bahwa perbuatan tesebut yang membuat masyarakat tidam percaya pada negara.
"Anda telah menurunkan derajat negara dan lebih parahnya lagi Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara," lanjutnya.
Ia lantas menyinggung Kabinda Papua Barat Brigjen TNI KSP Silaban yang ditengarai terlibat dalam pakta integritas itu. Anies meminta yang bersangkutan untuk mundur dari jabatannya.
Anies juga menyinggung Kabinda Papua Barat, Brigjen TNI KSP Silaban yang disinyalir terlibat dalam pak integritas tersebut.
Anies meminya Kabinda Silaban untuk mundur dari jabatannya. Anies tidak mau apabila negara digunakan untuk aspirasi pribadi.
"Bila Kabinda punya aspirasi, mundur saja dari Kabinda nggak apa. Tapi, kalau dia masih menjadi Kabinda dia harus netral. Jadi di situ yang akan kita perbaiki, bukan orang tidak boleh punya aspirasi pribadi, silahkan punya aspirasi pribadi tapi jangan menggunakan negara untuk aspirasi pribadi," kata Anies.
Anies mengingatkan untuk membedakan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan negara.
Dia mengatakan bahwa setiap pejabat yang telah dilantik dan disumpah setiap perbuatannya adalah atas nama negara bukan pribadi.
"Bedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara, begitu seseorang dilantik, disumpah, maka tanda tangannya, ucapannya, perbuatannya adalah atas nama negara bukan atas nama pribadi. Karena itulah yang menurunkan kepercayaan rakyat, itu lah yang membuat rakyat tidak lagi melihat negara sebagai institusi penjaga etika," imbuh Anies.
Share this article
Ainies menilai bahwa PJ Bupati Sorong adalah contoh tidak netralnya apararatur negara dalam menyongsong Pemilu 2024.