Soal Jaminan Kebebasan Berpendapat, Ini Pandangan Cak Imin dan Mahfud MD

AYOJAKARTA.COM - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Mahfud MD memiliki pandangan yang berbeda soal jaminan kebebasan berpendapat.

Dalam acara Dialog Interaktif Cawapres, Cak Imin mengatakan prinsip paling penting dari demokrasi dibutuhkan dalam memberi kebebasan.

Menurut Cak Imin, kebebasan merupakan syarat munculnya inovasi, kreativitas, serta kebebasan karena generasi bangsa yang cerdas tidak akan lahir apabila tak ada kebebasan.

Baca Juga: Hadir di Dialog Cawapres, Begini Solusi Cak Imin dan Mahfud MD Soal Banyaknya Angka Pengangguran

Cak Imin menyampaikan syarat kebebasan dijamin oleh undang-undang, maka dari itu UU yang dianggap menghambat akan direvisi.

“Syarat kebebasan itu dijamin oleh undang-undang, dijamin dengan prinsip demokrasi. Persamaan di depan hukum dan perundang-undangan. Karena itu semua undang-undang yang menghambat kebebasan harus direview dan direvisi untuk diperbaiki,” kata Cak Imin dikutip dari kanal YouTube Tv One News, Kamis (7/12/2023).

Meski begitu, Cak Imin menekankan bahwa yang paling penting adalah pemerintah dan para pejabat harus terbuka dengan kritik yang disampaikan masyarakat.

Baca Juga: Cak Imin dan Mahfud MD Ingin Dinilai sebagai Sosok Ini di Mata Pemilih Muda

Menurutnya, kritik yang disampaikan masyarakat merupakan vitamin untuk mencari solusi atas suatu masalah.

“Prinsip yang lebih penting dari sekedar undang-undang adalah pemerintah, pejabat, penguasa harus memahami kritik itu vitamin untuk mencari jalan keluar, tidak boleh alergi kritik. Jika ada pejabat pemerintah, penguasa alergi kritik itu tanda-tanda kiamatnya demokrasi,” ujarnya.

Sementara itu, Mahfud berpandangan salah satu substansi penting dari konstitusi adalah menjamin kebebasan.

Baca Juga: Raffi Ahmad Sebut Sebagian Gen Z Apatis terhadap Politik, Ini Jawaban Mahfud MD dan Cak Imin

Mahfud menjelaskan negara merdeka dibangun berdasarkan konstitusi untuk menjamin kebebasan.

Akan tetapi, Mahfud melihat kadang kali kebebasan yang diberikan menjadi liar dan juga berlebihan.

“Demokrasi dengan kebebasan yang berlebihan bisa menghancurkan suatu negara dengan berbagai hoax yang kemudian masif. Tetapi kalau hukum terlalu represif terhadap kebebasan maka juga akan menghambat hak-hak rakyat untuk menyampaikan pendapatnya,” jelas Mahfud.

Mahfud mengungkapkan kebebasan yang berlebihan tidak baik, tapi apabila hukumnya terlalu represif juga akan menghambat masyarakat dalam menyampaikan suaranya.

Maka dari itu, Mahfud penting untuk melakukan revisi terhadap undang-undang yang sudah ada.

Baca Juga: Dialog Cawapres dengan Panelis Raffi Ahmad Digelar Malam Ini: Cak Imin dan Mahfud MD Hadir, Gibran Absen

“Oleh sebab itu yang selalu saya katakan sebenarnya antara demokrasi dan nomokrasi, kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat itu harus ditata sedemikian rupa agar berjalan seimbang. Nah ini yang sedang kita tata dan baru pekan lalu kita merevisi UU ITE karena itu dianggap menghambat kebebasan. Kita revisi, tentu pasti ada kritik, sesudah itu kita revisi lagi. Hukum itu berubah sesuai dengan perubahan masyarakatnya,” pungkasnya.***