Beda Pendapat Soal IKN di Antara Capres 2024, Benarkah Pembangunan Ibu Kota Nusantara Tidak Dilirik Investor Asing?

AYOJAKARTA.COM - Menjadi salah satu mega proyek di Indonesia, pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN menjadi sorotan dunia.

Di penghujung kepemimpinan Presiden Joko Widodo, masyarakat mulai mempertanyakan keberlangsungan mega proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Terkait dengan keberlangsungan pembangunan IKN yang ditargetkan selesai pada 2045, pernyataan datang dari cawapres Muhaimin Iskandar.

Dalam pernyataannya, cawapres dari Anies Baswedan ini menyebut akan melakukan kajian ulang jika kelak terpilih sebagai wakil presiden.

Baca Juga: 4 Tanda Kamu Butuh Healing, Salah Satunya Sering Merasa Capek dan Bukan Butuh Liburan atau Refreshing Lho!

Sebagai salah satu anggota koalisi perubahan PKB menilai, anggaran kebutuhan untuk aspek kesehatan serta pendidikan mempunyai urgensi lebih besar.

Sehingga anggaran yang menyedot dana mencapai Rp 466 triliun tersebut, perlu dikaji ulang tenggat waktu penyelesaiannya.

IKN sendiri merupakan amanat Undang-undang, sehingga proses keberlanjutannya harus terus menjadi bagian dari pemerintahan.

Sehubungan dengan pernyataan yang disampaikan cawapres nomor urut satu, Bahlil Lahadalia yang merupakan Menteri Investasi memberi tanggapan.

Bahlil menilai pernyataan yang disampaikan Muhaimin tidak memiliki konsistensi, sebab PKB merupakan salah satu partai pengusung proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN.

“Ada calon pemimpin yang akan merubah kebijakan, bahkan akan mencabut Undang-undang IKN,” ujar Bahlil dalam sebuah pidato.

Baca Juga: kjp.jakarta.go.id 2023 Tahap 2 Sudah Cair? Simak Cara Cek Status Lewat Hp dan Besaran Dana yang Diterima

Berkenaan dengan keberlanjutan IKN yang mengalami keterbatasan anggaran, hal senada juga disampaikan capres nomor urut satu Anies Baswedan.

Anies menilai pembangunan IKN belum menjadi prioritas, sehingga negara perlu mengedepankan aspek keadilan bagi rakyat dalam membuat kebijakan.

“Kalau pembangunan di IKN hanya dirasakan oleh aparat negara yang bekerja untuk negara, sementara yang perlu kita lakukan adalah negara bekerja untuk rakyat,” jelasnya.

Tanggapan berbeda datang dari capres nomor urut dua Prabowo Subianto yang menyebut akan mengoptimalkan pertahanan.

Selain telah melakukan perencanaan dan perhitungan, Prabowo juga berkomitmen untuk meneruskan proyek IKN jika mendapat mandat rakyat.

Sementara menurut capres Ganjar Pranowo yang juga merupakan kader PDIP, program IKN akan terus dilanjutkan karena merupakan amanah perundang-undangan.

Baca Juga: Jangan Anggap Sepele! 7 Tanda Seseorang Sudah Wajib ke Psikolog, Nomor Tujuh Paling Butuh!

Sebagai calon presiden, Ganjar berkomitmen untuk tidak melanggar undang-undang jika terpilih sebagai pengganti Joko Widodo.

Sebesar 89,4 triliun berasal dari APBN, 253,4 triliun dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha serta swasta, dan 123,2 triliun dari dana BUMN dan BUMD.

Kendati Bahlil menyebut banyak investor asing ingin terlibat, namun pernyataan tersebut disanggah oleh Thomas Lembong yang sempat menjabat Menteri Investasi.

Thomas yang kini merupakan Co-Captain Timnas pasangan Anies-Muhaimin berpendapat, investor asing sudah ragu sejak awal proyek IKN diadakan. ***