AYOJAKARTA.COM - Adanya rencana pemberhentian bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat jelang Pemilu 2024 masih jadi polemik dan mulai tuai kecaman.
Pasalnya pemberhentian bansos jelang Pemilu 2024 justru akan merugikan masyarakat sendiri.
Rencana yang dilontarkan tim pemenangan capres itu, bisa-bisa malah akan mengorbankan masyarakat yang banyak hidupnya bergantung kepada bansos dari pemerintah.
Tentunya rencana ini menjadi sorotan banyak pihak seperti seorang pengamat politik Ujang Komaruddin.
Baca Juga: 10 PTN dengan Pendaftar Terbanyak di SNBP 2023 yang Bisa Jadi Acuan Memilih Kampus di SNBP 2024
Menurut Ujang, rencana tim pemenangan capres untuk menghentikan bansos selama proses Pemilu 2024 justru akan membuat rakyat dikorbankan.
Dirinya pun tegas meminta agar rencana tersebut jangan dilakukan agar rakyat tak sengsara.
"Jangan korbankan rakyat! Dalam konteks itu, ketika rakyat butuh bantuan sosial dari pemerintah, maka ya harus jalan, harus dieksekusi," ucap Ujang dikutip Ayojakarta.com dari Suara.com, Kamis (4/1/2024).
Adanya tudingan soal memanfaatkan pembagian bansos untuk tindak kampanye Pilpres, sebaiknya tetap tidak harus mengorbankan kepentingan rakyat Indonesia.
Karena pada dasarnya, kepentingan rakyat adalah di atas segalanya dan harus tetap dipenuhi sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah.
Apalagi selama ini, bansos memang sudah disalurkan secara rutin oleh pemerintah dan jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung.
Maka tak selayaknya, hanya karena segelintir kepentingan, bansos yang memberikan sumber kehidupan bagi rakyat miskin harus ditiadakan.
"Dalam konteks itu, sejatinya bansos terjadi setiap tahun. Oleh karena itu, kalau kita dudukkan perkaranya, maka bansos itu sangat dibutuhkan masyarakat miskin, bahkan yang kemarin terdampak oleh pandemi," terang Ujang.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar ini juga menegaskan bahwa jangan sampai ada sebuah ketidakadilan yang terjadi di masyarakat.
Jangan hanya ketakutan pemberian bansos akan dimanfaatkan sebagai kepentingan politik, lantas masyarakat yang harus jadi korbannya.
Lebih lanjut, Ujang berujar bahwa masyarakat Indonesia saat ini sudah sangat cerdas dan bijaksana dalam memilah-memilih, mana calon yang sesuai dan yang tidak.
Hak itupun nantinya akan kembali ke rakyat sebagai sebuah bentuk perjalanan demokrasi.
Baca Juga: Ingin Masuk UNDIP Jalur SNBP 2024? Segini Prediksi Nilai Rapor Universitas Diponegoro Semua Jurusan
Penolakan Ujang ini merupakan respons terhadap pernyataan tim pemenangan Ganjar dan Mahfud serta pernyataan cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin beberapa waktu lalu.
Baik TPN Ganjar-Mahfud ataupun Cak Imin meminta agar bansos sementara berhenti disalurkan jelang Pemilu 2024.
Meski demikian, pihak TPN Ganjar-Mahfud membantah bahwa pihaknya telah mengusulkan agar pemberian bansos dihentikan jelang Pemilu.
Mereka menyatakan bahwa akan terus mendukung segala kegiatan yang pro rakyat.***
Share this article
Respons pengamat politik Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin terkait rencana pemberhentian bansos jelang Pemilu 2024.