AYOJAKARTA.COM – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa pemakzulan tidak akan muncul apabila Presiden bekerja sesuai dengan tugasnya.
"Yang penting bagi seorang pemimpin itu jalankan kekuasaan dengan penuh amanah untuk rakyat. Ketika pemimpin nasional menjalankan tugasnya, maka enggak akan ada isu-isu terkait dengan pemakzulan itu," ucap Hasto, dikutip dari Kompas TV, Kamis (18/1/2024).
Meskipun begitu, Hasto mengatakan bahwa melakukan pemakzulan tentunya memiliki berbagai resiko politik.
"PDI Perjuangan tetap apapun pemakzulan politik memiliki suatu risiko-risiko politik," ucapnya.
Hasto mengatakan bahwa pemakzulan ini merupakan bentuk kritik dan perlu direspons dengan baik oleh Presiden.
"Untuk itu kita berharap ini sebagai mekanisme kritik agar direspon dengan sebaik-baiknya sehingga diharapkan Pemilu menjadi legacy bagi Presiden Jokowi," tutur Hasto.
Kendati demikian, Hasto menilai akan sulit bagi masyarakat melihat Pilpres 2024 tetap netral.
Terlebih salah satu calon wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka merupakan putra dari Presiden Jokowi.
"Meskipun persepsi yang muncul di kalangan rakyat sulit mengharapkan adanya netralitas dari aparatur negara, karena suatu kerancuan di dalam menjabarkan Mas Gibran sebagai cawapres dan juga sekaligus sebagai anak dari Presiden Jokowi," ucapnya.
Pemakzulan ini menurut Hasto perlu direspon dengan cepat, untuk mencegah adanya gerakan yang lebih besar.
"Sebagai mekanisme kritik kami harapkan ini dapat direspons, sekiranya (bila) tidak direspons akan muncul gerakan yang makin besar. Inilah yang dikhawatirkan PDIP," tuturnya.
Hasto juga berharap agar setiap pemimpin dapat memiliki satu kata dan perbuatan, untuk menjaga pemilu tetap berjalan dengan maksimal.
"Masih ada 26 hari ke depan untuk merubah suatu policy agar setiap pemimpin satu kata dan perbuatan," ucap Hasto.
"Sehingga Pemilu dapat berjalan dengan baik dengan menempatkan kedaulatan di tangan rakyat tanpa intervensi kekuasaan, tanpa intimidasi," tambahnya.***
Share this article
Hasto mengatakan bahwa pemakzulan ini merupakan bentuk kritik dan perlu direspons dengan baik oleh Presiden.